Pengusiran Gepeng dan Ledakan Konflik

Pengusiran Gepeng dan Ledakan Konflik

Oleh : Moch. Faried Cahyono

Peneliti ekonomi pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.

Dimuat Koran TEMPO Edisi akhir Sept 2007

Apakah yang sebetulnya terjadi di negeri ini, ketika orang miskin dan telantar diusir, sementara konstitusi negara mengharuskan melindunginya? Hal memilukan dari sudut pandang moral bernegara itu kembali dipaparkan ke publik ketika media massa memberitakan sejumlah Perda anti orang miskin dari Pemda DKI, hanya satu hari menjelang Ramadan.

Banyak ajaran (tidak hanya dari Islam) menyebut, peminggiran orang tertindas membuat Tuhan marah, dan bala akan datang kepada sebuah bangsa. Bagaimanakah ajaran agama yang fundamental itu bisa dijelaskan dengan penjelasan rasional ilmu sosial atau ekonomi?

Untuk bala yang datangnya dari alam, tentu bukan proporsi kami menjelaskannya. Tapi, bala akibat peminggiran kaum termiskin oleh negara atau oleh bagian rakyat terkaya, sudah banyak contoh yang bisa menjelaskannya. Bentuk bala itu adalah kerusuhan massa yang bisa meledak suatu kali, akibat kaum papa yang marah terprovokasi. Baiklah kita penjelasan kita sederhanaan dengan hasil riset sebagai berikut.

Mengenai sebab ledakan konflik, debat sudah terjadi antara ahli ekonomi dan ahli politik. Ahli ekonomi berpendapat, konflik adalah soal ekonomi, dalam hal ini adanya pengangguran dan kelaparan rakyat kelas bawah. Sedang ahli politik mengatakan sebab konflik adalah persoalan politik yang tidak terkelola. Namun secara umum bisa dijelaskan bahwa sebuah ledakan konflik, dintaranya berupa kerusuhan, di satu wilayah biasanya karena beberapa sebab sekaligus. Latar belakang konflik, tentulah persoalan setruktural seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, dll. Dalam peristiwa Indonesia mutakhir 1998, krisis ekonomi memunculkan krisis politik, krisis politik berimbas pada krisis ekonomi yang merembet ke seluruh Indonesia, dan memunculkan lagi masalah politik, dan ketika konflik tidak terkelola, memunculkan kekerasan, diantaranya kerusuhan di beberapa daerah. Di beberapa kota seperti Jakarta dan Surakarta, provokasi kepada massa yang marah karena kesulitan ekonomi bisa terlaksana. Tetapi, muara konflik yang tidak terkelola dengan baik di beberapa daerah lain, berbeda bentuknya.

Salah satu hasil riset konflik Indonesia yang paling banyak disebut berkaitan dengan potensi konflik yang tak terkelola baik dan bermuara pada kerusuhan massif adalah tentang kerusuhan di kota Surakarta. Di era modern kota bekas pecahan kerajaan Mataram Islam ini sudah pernah mengalami kerusuhan sebanyak 11 (sebelas) kali. Kerusuhan terakhir terjadi pada bulan Mei 1998, mengiringi jatuhnya Presiden Suharto dari kekuasaan (M. Hari Mulyadi, Sudarmono dkk., 1999). Dari sebelas kerusuhan itu, tercatat kerusuhan yang disebabkan oleh “gesekan etnis Cina-Pribumi” mencapai 7 kali, termasuk dalam peristiwa Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu kerusuhan paling hebat, dan intensitasnya lebih besar daripada kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan para ahli adalah mengapa kerusuhan itu seperti “bersiklus” dan terulang kembali dengan tanpa bisa dicegah atau dihindari.

Jawaban atas pertanyaan tersebut, barangkali bisa dijelaskan dengan paparan penjelasan teoritis dan hasil riset sebagai berikut. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi di tingkat pusat yang terjadi sejak 1996, diikuti dengan krisis politik pada 1998. Lalu runtuhlah rejim otoriter Suharto. Mengikuti logika Zartman (Samarasinghe et.a., 1999), runtuhnya kekuasaan otoriter di tingkat pusat, biasanya diikuti dengan lenyapnya kontrol di tingkat bawah. Aparat lepas kendali dan bahkan di beberapa tempat terlibat konflik. Maka, konflik kekerasan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dan berbeda dengan di Yogyakarta dimana warga dan para pemimpinnya berhasil mengelola konflik, di Surakarta konflik gagal dikelola, bermuara pada kerusuhan.

Dampak, konflik Mei 1998 terberat di pulau Jawa memang terjadi di Surakarta. Dalam kerusuhan Mei 1998 itu, korban tewas, maaf, memang “hanya” 3 orang saja. 1 tewas saat kejadian, dan 2 orang menyusul beberapa kemudian. Tetapi kerugian ekonomi amat besar, mencapai Rp 457.534.945.000. Dari jumlah itu sebagian besar, Rp 189.637.5000.000, diderita para pengusaha dimana plasa dan supermarketnya dibakar dan dijarah massa (M. Hadi Mulyadi, Sudarmono dkk.ibid). Tentu dampak lain yang tidak bersifat fisik, berupa trauma psikologis, hilangnya rasa aman, runtuhnya kepercayaan pada negara dan anta warga, adalah soal serius lain yang tidak boleh dilupakan.

Dari peristiwa Mei 1998 itu, paling tidak ada dua soal pokok yang harus dicatat. Bahwa peristiwa tersebut hanyalah imbas dari konflik di pemerintah pusat (Jakarta) yang tidak terkelola baik, dan menjadikan daerah-daerah sebagai korban. Detil-detil menarik 1998, sebetulnya bisa jadi pelajaran. Misalnya, terusirnya para preman Ambon pada 1999 dari Jakarta, ternyata menyumbang secara signifikan atas terjadinya konflik berdarah dan massif serta berlarut di Ambon. Kedua, soal rakyat yang kesulitan ekonomi, menjadi menjadi pemicu ledakan konflik (kerusuhan). Karenanya, sepanjang selalu ada konflik di tingkat pusat yang tidak terkelola, dan sepanjang rakyat kesulitan ekonomi pada saat konflik itu, sementara pola konflik merembes ke bawah selalu terjadi, maka peristiwa rusuh seperti terjadi di Surakarta dan kota lain, akan selalu ada, dan sepertinya membentuk sebuah siklus.

Studi Varsney, Panggabean dan Tadjudin (Varsney et.al., 2004) menunjukkan bahwa dampak konflik tidak sama antar satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah mengalami kerusakan parah, ada yang tidak begitu parah, bahkan banyak daerah aman saja. Dampak konflik di dua kota yang secara kultural nampak sama pun, bisa berbeda seperti Yogyakarta dan Suraarta (Cahyono, 2007). Ini karena ada perbedaan kemampuan mengelola konflik pada warga dan para pemimpinnya.

Apakah hubungan seluruh penjelasan teoritis di atas dengan akan terusirnya para gepeng dan pengemis dari Jakarta? Tentu saja ada. Apa yang akan terjadi di Jakarta tahun depan dengan diusirnya gepeng dan orang miskin, akan berdampak ke daerah secara langsung dengan mengalirnya orang kere ke daerah. Jika Pemda di luar DKI melakukan kebodohan dan kejahatan yang sama, maka mereka membuat Perda sejenis. Langkah lucu namun menyedihkan itu mungkin akan ditempuh kalau Pemda-pemda itu tidak mau repot atau tidak tahu harus berbuat apa.

Tentu saja ada jalan untuk mensolusi persoalan ini, dengan kebijakan negara yang benar dan tepat. Tapi, bagaimana agar soal pengentasan orang miskin ini tidak jadi ceramah atau wacana saja? Beberapa hal berikut layak untuk diperhatikan:

Pertama, Pemerintah Pusat dan Pemda harus memahami bahwa Indonesia adalah satu tubuh. Ibaratnya, jika Kepala (Pusat/Jakarta) sakit kepala, maka bagian tubuh yang lain (Daerah-daerah) juga akan linu-linu. Karena itu kebijakan negara atau daerah tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, dan hanya mementingkan kepentingan Pusat atau Daerah saja.

Kedua, Jakarta adalah ibukota negeri. Maka kebijaan yang dihasilkan Jakarta, akan berdampak ke daerah lain, meskipun itu dihasilkan Pemda atau Gubernur. Karena itu koordinasi untuk mengentaskan orang miskin, sebaiknya diselesaikan dalam konteks seluruh negara, dengan terlibatan Pemda-pemda. Dalam hal ini mestinya keluar larangan resmi pemerintah Pusat pada Pemda-Pemda atas Perda anti orang miskin sebagaimana sudah dikeluarkan Pemda DKI. Dengan begitu, maka pengentasan orang miskin adalah masalah bersama.

Ketiga,, karena uang beredar di Jakarta amat besar (diatas 70 persen) adalah penyebab datangnya manusia dari semua wilayah Indonesia, maka persolan menciptakan pola pemerataan capital atau dana negara harus dibicarakan dengan sadar dan tidak hanya dibicarakan ketika ada soal politik, seperti ada pemberontakan oleh daerah.

Banyak daerah tidak terima wilayahnya diekspoitasi Jakarta dan hanya mendapat remah-remah. Karena itu, konsep yang matang soal bagi hasil yang adil antar Pusat dan Daerah, juga juklak bagi orang daerah untuk menggunakan dana yang didapat dari eksploitasi sumberdaya alam itu dengan benar, akan ikut menentukan terselesaikannya persoalan orang miskin.

Selain eksploitasi itu, bagi daerah penghasil pajak atau cukai yang besar seperti Kediri dan Kudus tentu layak mendapat bagian dari trilyunan rupiah cukai yang mereka setor ke Jakarta. Pangsa yang didapat akan dapatdigunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor produksi yang lain.

Keempat, karena orang miskin yang ada di jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lain berasal dari sektor pertanian, maka upaya mengembalikan mereka ke sektor pertanian harus dilakuan. Cara-cara praktis yang sudah banyak diajukan oleh para ahli pertanian, diantaranya adalah dengan mengenalkan kembali para petani dengan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dan murah. Sehingga, semangat untuk kembali menjadi petani benar-benar nyata. Sektor perkebunan juga harus digarap dengan benar agar mampu menyerap tenaga kerja sehingga warga kita tidak harus pergi ke Malaysia menjadi TKI. Sementara hutan-hutan kita yang gundul, tentu saja perlu dipulihkan, dan dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin sektor kehutanan juga akan menyerap tenaga kerja.

Kelima, peran pengusaha khususnya pengusaha kelas menengah bawah, amat penting. Mereka tidak boleh jadi sapi perahan para politisi lokal. Karena itu harus ada juklak dengan pengawasan yang kuat agar mereka terfasilitasi dengan baik. Dalam hal ini kita layak meniru Cina dan Korea, dimana birokrasinya memberikan apresiasi kepada pengusaha yang menyediakan lapangan kerja bagi para penganggur. Bentuk apresiasi adalah pengurangan pajak dan tambahan fasilitas lain. Kita di Indonesia sudah melakukan langkah keliru dengan birokrasi yang membebani para pengusaha menengah kecil, dengan pajak yang mencekik juga pungli. Fasilitas yang diberikan di Cina dan Korea, secara langsung akan menyebabkan pengusaha senang berbisnis, pada gilirannya akan lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan kemudian akan berakibat langsung pada berkurangnya orang miskin di jalan-jalan. *****

AGUSTUSAN DENGAN DERITA TKI/TKW

AGUSTUSAN DENGAN DERITA TKI/TKW
Oleh : Moch. Faried Cahyono
Tulisan selesai ditulis : Mon, 20 Aug 2007
Untuk beritajatim.com (tidak dimuat)

Setiap bulan Agustus media massa Indonesia selalu menyajikan berita heboh mengenai TKI/TKW korban kekerasan di Malaysia. Mengapa kejadian tragis atas warga kita itu terjadi di bulan Agustus dimana seharusnya orang punya waktu sejenak bersenang-senang dengan acara agustusan? Itu karena pada bulan itulah ritual penertiban atas migrant workers asal Indonesia di Malaysia dilakukan. Pemerintah Malaysia menunjukkan diri sebagai pemerintah yang tertib dalam mengelola pekerja asing. Harap maklum, yang datang ke Malaysia tidak hanya pekerja yang baik-baik saja, tapi ada juga rombongan criminal pencopet dan perampok atau tukang kelahi. Pihak oposisi Malaysia biasanya menyuarakan pentingnya penertiban itu dari kacamata politik yang berbeda. Tapi, sesungguhnya, jika penertiban atas migrant workers illegal di Malaysia, terutama TKI/TKW, maka ekonomi Malaysia sedikit banyak terpengaruh. Jika ditertibkan dan harus dipulangkan karena tak berijin, maka yang terkena imbas adalah industri-industri Malaysia (elektronika dan konstruksi). Industri perkebunan karet dan kelapa sawit akan langsung macet, karena para pekerjanya penderes dan pemetiknya, berasal dari Indonesia. Maka kong kalikong, tahu sama tahu dilakukan pada bulan Agustus. Pemerintah Malaysi akan melakukan penertiban secara terbatas, sementara para pelaku bisnis akan menyesuaikan diri.

Ada begitu banyak migrant workers di Malaysia, yang penduduknya hanya seperlima penduduk Indonesia. Terbanyak tentu dari Indonesia, sekitar 1 juta orang. Sebagian besar, mungkin ilegal. Data tentang tepatnya berapa orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, berbeda antar instansi Malaysia dan Indonesia. Dari berbagai jenis TKI/TKW di Malaysia itu, yang mendapat sorotan tajam dalah TKI/TKW yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Tak hanya media di Indonesia yang menyorot, media Malaysia yang rata-rata konservatif, takut bredel, itupun akan memberitakan dengan tajam soal ini. Media menganggap, korban seksual adalah sama dengan korban perbudakan seksual. Perbudakan manusia adalah bentuk pelanggaran HAM paling kuno, yang harus diatasi.
Saya sendiri pernah melakukan investigasi soal ini ketika mendapat kesempatan ke Malaysia pada Mei 2003. Atas kebaikan hati seorang pejabat Kedubes RI Kualalumpur, saya dipertemukan dengan 5 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) korban perbudakan seksual di kantor Kedubes RI Kualalumpur. Peristiwa pada Mei 2003 itu masih saya ingat sampai sekarang, dan sangat menyedihkan melihat bahwa situasi kini tak banyak berbeda dengan saat ini. Yang saya temui waktu itu adalah para perempuan muda, wajahnya rata-rata menarik untuk ukuran desa atau kampung, tapi kusut penuh duka. Trauma belum hilang dan mereka merasa menjadi manusia sehina-hinanya.

Wawancara dengan mereka tidak mudah pada awalnya. Tapi, kemudian dengan lancar mereka bercerita nasib pilu yang dialami. Mereka datang dari berbagai wilayah pelosok Indonesia. Mendaftarkan diri lewat PJTKI di dekat tempat masing-masing. Iming-iming menjadi penyanyi, penjaga restoran dan sejenisnya dengan gaji 4 kali lipat yang didapat di tempatnya sendiri, amat menggiurkan. Lalu begitulah, dengan menjual apa saja barang milik yang bisa digunakan untuk biaya, mereka berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta, mereka terbang ke Kalbar menyeberangi perbatasan masuk ke Malaysia. Kecurigaan mulai muncul ketika mereka mulai diajak main kucing-kucingan dengan petugas, baik saat di perbatasan Indonesia, maupun ketika masuk ke Malaysia. Mereka kemudian diangkut lagi dengan pesawat ke Kuala Lumpur dengan pesawat. Berbeda dengan TKI/TKW yang lain yang diangkut berombongan, mereka dibawa oleh mobik pribadi atau taxi penjemput ke pusat kota. Mereka diminta diam sampai tempat tujuan. Dan baru mereka tahu bahwa mereka dipekerjakan sebagai budak seksual sesampai di daerah hiburan Kualalumpur.
Seorang korban mengaku, berapapun lelaki hidung belang yang datang, harus dilayani, siang malam. Ini harus mereka terima karena harga mereka tinggi, dan kalau ingin pulang ke Indonesia membawa uang, mereka harus lebih giat bekerja. Korban ini mengaku hanya diberi waktu istirahat dari tamu, jika datang bulan tiba. Bahkan ada seorang korban yang mengaku disekap di hotel saja, bahkan sinar matahari terbuka pun tak sempat dilihatnya. Dia berhasil lolos sampai Kedubes RI sesudah ditolong oleh seorang klien yang kasihan padanya. Seorang yang lain mengaku disekap di sebuah kondominium Kuala Lumpur. Korban ini mengaku sering dihajar dan diancam bunuh oleh penjaga yang kejam. Dia berhasil lolos dengan melompat dari lantai 3 kondominium, tetap hidup hanya karena ketika jatuh, tubuhnya tertahan bagian bangunan di bawahnya. Kemudian dengan nekat dia lari ke jalan raya, dan ditolong seorang sopir taxi Kualalumpur yang lantas membawnya ke Kedubes RI di Malaysia. Kasus-kasus seperti ini masih dialami sebagian TKI/TKW kita di Malaysia, dan pengembalian serta pemulihan dari trauma, menjadi pekerjaan tambahan para petugas di Kedubes RI Kualalumpur.
Tentu saja, tidak semua TKI/TKW mengalami nasib buruk sebagaimana di atas. Dari 1 juta TKI/TKW itu ada sebagian kecil TKI/TKW yang terhormat statusnya. Kesulitan ekonomi yang dialami RI dan tidak juga selesai tenaga terdidik dan ahli memilih bekerja di Malaysia. Para insinyur perminyaan, ahli tata kota, juga para pilot adalah diantaranya. Mereka memiliki arena perkumpulan semacam arisan di setiap bulan. Pengajian-pengajian diadakan di arena pertemuan itu. Buruknya ekonomi Indonesia juga memancing banyak warga terpelajar Indonesia memilih tinggal dan jadi warga Malaysiua. Sahidul Amin, seorang dosen di salah satu Universitas Islam Negeri yang sempat mengambil S-3 di Universtitas Malaya menceritakan, adanya kecenderungan besar para pelajar Indonesia di Malaysia setelah lulus, ingin tetap tinggal di Malaysia dan menjadi warga Negara Malaysia, karena ingin sejahtera. Mereka akan bergabung dengan para pilot, insinyur dan pekerja professional kerah putih lain, mengisi lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Petronas, dan perusahaan Negara maupun swasta besar Malaysia. Mereka disukai karena selain ahli dan pekerja keras, juga karena biasanya gaji yang mereka tuntut lebih rendah dibanding warga asli Malaysia. Karena Malaysia adalah negeri kaum pendatang, maka para penguasanya pun sering memiliki ikatan romantisme dengan daerah asal. Mereka mengingat asal-usul kakek atau neneknya yang berasal dari Indonesia. Maka ketika menjadi pejabat pun, mereka mengutamakan para TKI/TKW yang berasal dari Indonesia. Romantisme yang sama juga dimiliki oleh para pejabat dan anggota legislative yang berasal dari etnis Cina dan India. Mereka juga menginginkan para migrant workers yang berasal atau dekat dengan etnis mereka. Persaingan terselubung dalam memperjuangkan jatah migrant workers asal etnis ini terjadi antar pejabat tiga etnis itu. Soal ini sering tidak dipahami oleh media dan pejabat kita, yang mempertanyakan kepada pemerintah Malaysia, jika terjadi pengusiran TKI/TKW ilegal.

Pembangunan ekonomi yang gegap gempita dan berhasil di Malaysia juga menyediakan begitu banyak lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang yang tidak disukai warga asli Malaysia. Peluang kerja menjadi pembantu rumah tangga, tukang kebun, cleaning service, kuli bangunan, penjaga keamanan dan pekerjaan lain yang kotor, kasar dan berbahaya, ditawarkan kepada para TKI dan para migrant workers dari berbagai belahan dunia. Peluang lain yang menyebabkan Malaysia mendapat cap buruk adalah peluang kerja di dunia hiburan, dimana dibutuhkan begitu banyak, maaf, pelacur, untuk bekerja di industri hiburan Malaysia. Contoh-contoh yang disampaikan di tas adalah yang dipaksa menjadi budak seksual. Di kancah internasional, kini Malaysia mendapat cap buruk sebagai tempat tampungan human trafficking. Terhadap tuduhan ini, pemerintah Malaysia tak dapat menolak, dan ironisnya asal manusianya, sebagian besar dari Indonesia.
Atas banyaknya migrant workers yang berasal dari Indonesia itu, ada pendapat yang berbeda-beda. Seorang imam masjid besar di Selangor mengatakan, masjidnya ramai karena ada pengajian dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para TKI. Menurut pak Imam ini, kaum muda Malaysia yang mendapat subsidi berlebih dari pemerintah, kini menjadi warga yang malas. Apa-apa dilakukan orang Indonesia. Dan itu mengkhawatirkan hati para orangtua seperti imam besar masjid ini. Selain itu, di kalangan aktivis maupun seniman Malaysia, Indonesia tetap lah panutan. Aktivis dan seniman Malaysia kagum pada para aktivis Indonesia yang begitu berani menentang Suharto, menjatuhkan rejim otoriter dan membangun demokrasi. Mereka juga kagum akan begitu kayanya tradisi berkesenian di Indonesia. Fathi Anis Omar, salah seorang aktivis yang juga mantan wartawan, mengagumi karya-karya intelektual Indonesia. Namun, dia juga menyatakan keherannya bagaimana bangsa Indonesia yang demikian kaya dengan pemikiran, tidak mampu membawa kesejahteraan pada rakyatnya. Buktinya, mereka harus bekerja mencari makan di Malaysia. Ini mengherankan, katanya.
Selain soal positif yang dilakukan para pekerja kita, citra negative juga terjadi. Warga Malaysia kini menganggap warga Indonesia berkelas lebih rendah, karena selain Malaysia lebih makmur dan jadi tujuan belajar (sesuatu yang berkebalikan dibanding masa awal kemerdekaan hingga 1980 awal), rombongan manusia yang datang juga disertai dengan tindak kriminalitas yang tinggi. Perkelahian antar subetnis dari Indonesia juga terjadi di Malaysia antar TKI (legal maupun illegal).
Warga Melayu Malaysia merasa mereka menjaga nilai-nilai Islam dengan ketat. Mereka tidak suka melihat cukup banyak gadis-gadis TKW Indonesia mencari tambahan dengan menjajakan diri dekat lokasi asrama industri yang mempekerjakan TKI/TKW. Istilah ‘Indon’ untuk sebagai sebutan TKI/TKW, sebetulnya merupakan istilah hinaan atau pengkastaan yang lebih rendah dibanding Melayu. Karya-karya hebat orang Indonesia di negeri Malaysia, tidak akan begitu dikenang, kalah dengan citra buruk TKI/TKW yang menyebar atau disebarkan dengan sengaja atau tidak, dan citra ‘Indon’ sebagai kasta rendah manusia di Malaysia.
Lalu, apakah yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan? Seorang pejabat di Kedubes RI di Malaysia mengatakan, bahwa persoalan TKI/TKW, tidak cukup ditangani oleh pejabat setingkat Kedubes saja. Pembicaraan mengenai bagaimana TKI harus dimulaikan sebagai penghasil devisa dan bagaimana perlindungan untuk memuliakannya, harus dilakukan oleh instansi terkait di tingkat para menteri. Repotnya, seringkali rapat untuk ini tidak bisa dilakukan dengan baik, karena para wakil departemen dan instasi terkait, tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan.
Padahal, bagaimana TKI diberangkatkan dan harus terseleksi terdidik dengan baik, bagaimana mereka terdata dan terawasi serta terlindungi ketika bekerja di Malaysia. Demikian juga ketika pulang, mereka tidak dipalaki di negeri sendiri, sejak kedatangan di bandara, membutuhkan perencanaan kebijakan yang kokoh. Kata pejabat ini, Malaysia menyimpan peluang kerja yang banyak, tapi akan selalu ada ekses negative yang berlebih, jika perencanaan di tingkat pusat tidak dilakukan dengan baik.
Di lapangan, akan selalu ada korban yang membutuhkan advokasi hukum. Seorang kawan advokad di Malaysia menyarankan agar lembaga bantuan hukum dari Indonesia harus lebih banyak yang turun melayani korban. Advokasi yang tidak terencana dengan baik juga akan menyebabkan para korban hanya terberitakan, namun tidak terlindungi dengan baik.

Namun, di luar yang sudah disampaikan di atas, tantangan terbesar yang harus dijawab pemerintah Indonesia adalah, bagaimana agar di wilayah sendiri tersedia lapangan pekerjaan yang cukup. Perencanaan pembangunan yang berorientasi tidak hanya pada kepentingan pasar, mestilah dilakukan, sehingga orang Indonesia tidak harus menjadi tenaga kasar di luar negeri. Dan tradisi melihat penderitaan warga bangsa setiap Agustusan bisa diputus. ****

Moch. Faried Cahyono adalah peneliti pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, pernah melakukan riset mengenai TKI/TKW di Malaysia dengan dukungan fellowship dari South East Asia Press Alliance (SEAPA) Bangkok 2003.

TANAH UNTUK KORBAN LUMPUR LAPINDO

TANAH UNTUK KORBAN LUMPUR LAPINDO
Oleh : Mohammad Na’iem dan Moch. Faried Cahyono
Dimuat di Koran Tempo, edisi Rabu 15/8/07

Sampai hari ini nasib korban lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, masih belum menentu. Penyelesaian tuntas dan bermartabat -tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi pemerintah dan pengusaha- belum ditemukan. Korban lumpur masih bertahan dalam derita di tengah sisa kesabaran. Sementara pemerintah dan kelompok Bakri sebagai pengusaha, tetap tersandera oleh janji menyelesaikan masalah.

Bagi pemerintah, tidaklah mudah menyelesaikan persoalan ganti rugi, karena constraint anggaran dalam skema tight money policy sesuai arahan IMF-World Bank tak mudah dilanggar. Dalam praktek anggaran, semua dana sudah ada posnya masing-masing dan ’ dijagai, dengan peraturan untuk mencegah korupsi, namun ini berimplikasi pada tiadanya dana untuk keperluan mendadak, khususnya jika ada bencana.

Sementara itu di pihak pengusaham, Bakri Group sebagai pemilik Lapindo, tidak lah bisa diharapkan berpikir sebagai pihak penyelesai tunggal. Bagaimanapun namanya pengusaha, pemilik Lapindo tetaplah sebuah badan usaha yang menghitung untung rugi. Jika, pengeluaran untuk biaya sosial mencapai batas yang bisa diterima mereka, maka hitung-hitungan yang kemudian dilakukan adalah kembali ke soal menang kelah, untung atau buntung, sementara ukuran moralitas dalam kaitan dengan korban Lapindo, akan diabaikan. Sementara itu bagi rakyat yang menjadi korban, tanpa turunnya keputusan pemerintah yang tepat, dan bantuan dari Lapindo, tidak ada jalan keluar dari nasib buruk yang tiba-tiba terjadi. Jika tuntutan tidak dipenuhi, maka radikalisme yang terjadi, mungkin akan menghasilkan kerusakan yang lebih parah lagi. Pada tiga kepentingan itu tarik menarik terjadi, dan dengan perhitungan itu pula, skema penyelesaian ini disusun.

Hal penting yang juga harus diperhaitkan adalah bagaimana perkembangan paling mutakhir di lapangan, Kini, akibat tidak adanya penyelesaian yang relative tuntas atas masalah, menyebabkan konflik terjadi antar dan inter tiga pihak (pemerintah, pengusaha dan warga masyarakat yang didampingin NGO atau dipimpin para tokohnya) ibarat benang kusut yang sulit diurai.

Apakah memang tidak ada penyelesaian rasional dan bermartabat untuk kasus lumpur ini? Tentu saja ada. Rasional yang dimaksud adalah penyelesaian yang masuk akal bagi tiga pihak (pemerintah, pengusaha dan rakyat sekaligus), praktis karena bisa dilaksanakan dengan ketersediaan sumber daya dan dana yang ada.

Penyelesaian juga harus bermartabat, maksudnya adalah bermartabat tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi pengusaha, terlebih bagi korban lumpur Lapindo. Pemerintah dianggap bermartabat jika ia tetap bertanggungjawab pada rakyat. Pengusaha dianggap bermartabat jika memiliki kepedulian pada masyarakat. Jalan itu ada dan dapat dilakukan segera. Pihak-pihak diatas rakyat (pengusaha dan pemerintah) tidak perlu mencari cara menghindar apalagi lari dari tuntutan menyelesaikan masalah lumpur Lapindo.

Lahan bagi korban

Problem pokok yang harus dipecahkan bagi korban lumpur Lapindo adalah tiadanya lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha, Tiadanya lahan kemudian merembet kepada tiadanya kepastian usaha, bahkan tiadanya kepastian hidup dalam waktu yang tidak terpridiksi sampai berapa lama akan berlangsung.

Namun penyelesaian menyeluruh bisa dimulai jika pemerintah segera menyediakan lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha. Caranya, dengan pengalihfungsian, sebagian kecil saja, lahan hutan jati yang ada di Jawa, yang pengelolaannya dilakukan oleh Perhutani, untuk dijadikan kawasan pemukiman korban Lapindo. Luas hutan di Jawa, total jika dihitung, kurang lebih mencapai 2 juta hektar. Kalau Presiden memangil Direktur Utama Perum Perhutani dan miminta persetujuannya untuk alih fungsi lahan itu, tentu Dirut Perum Perhutani tidak akan dapat menolak karena sifatnya sangat emergency. Lahan yang akan digunakan dapat dipilih lahan lahan hutan yang kondisinya marjinal atau kurang produktif untuk kepentingan produktivitas hutan. Jumlah lahan bisa dihitung sesuai kebutuhan, misalnya antara 2000 sampai 5000 hektar. Sejak awal data statistic menyangkut siapa saja korban, berapa jumlah kerugian menjadi amat penting, dan dari statistic itu, dibangun satu pola baku bagaimana lahan eks Perhutani itu bisa dibagi.

Lalu, lahan manakah yang akan diberikan kepada para korban Lumpur Lapindo itu? Memenuhi permintaan para korban yang menginginkan untuk tetap tinggal dekat tanah warisan leluhur, maka lahan Perhutani yang dipilih adalah lahan yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan, KPH Probolinggo, atau KPH Malang, Jawa Timur. Jumlah 2000-5000 hektar lahan marjinal Perhutani di 3 tempat itu kami kira sudah dapat mencukupi bagi kebutuhan tetinggal dan tempat usaha para korban.

Ketika keputusan untuk mengalihfungsikan lahan Perum Perhutani menjadi lahan pemukiman dan usaha itu, maka langkah yang harus dilakukan kemudian adalah langkah teknis berikutnya. Tapi, paling tidak sudah ada keputusan paling pokok, bahwa korban lumpur sudah akan mendapatkan tanah untuk tempat tinggal dan usaha. Langkah berikutnya melibatkan kelompok Bakri sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab dan sejauh ini tidak ingin disebut tidak bertanggungjawab sebagai pemicu atas seluruh masalah yang muncul. Yaitu dengan memberikan dana untuk pembangunan perumahan dan tempat usaha bagi para korban. Pada saat bersamaan dibuka pula peluang pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun sarana lain seperti masjid, taman dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu, maka soal-soal sara harus diperhatikan. Bantuan kepada warga beragama, hendaknya diperhatikan bantuan yang sifatnya substantive agama, dan bukan bangunan formal agama.

Langkah lebih lanjut sudah barang tentu memulihkan kehidupan mereka agar normal kembali, dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dana yang mungkin dianggarkan oleh pemerintah adalah dana subsidi untuk hidup, misalnya selama 1 tahun, sampai masyarakat bisa dilepas ke pekerjaan semula. Akan lebih baik lagi kalau kemudian pemerintah memberikan fasilitas penunjang yang memungkinkan terbukanya kembali peluang kerja bagi mereka, misalnya dengan menanam dengan pola penanaman secara tumpang sari, dimungkinkan menanam tanaman jambu mete diantara tanaman kayu jati (seperti contoh di Vietnam), Alternatif lain dari jambu mete adalah mangga probolinggo, jambu madura, klengkeng dataran rendah dll. Pihak perusahaan makanan juga bisa ikut membantu memulihkan kehidupan ekonomi warga dengan menampung hasil produk kedele, kacang tanah untuk industri kecap atau makanan ringan. Demikian juga produk yang lain, sehingga selain ekonomi segera pulih, ada nilai tambah dari hasil produk pertanian warga.

Tentu di dalam lahan eks Perhutani tersebut, dimungkinkan pula tersedia lahan pengganti untuk industri-industri yang ikut tenggelam oleh Lumpur. Dengan begitu penyerapan tenaga kerja terjadi, dan secara umum ekonomi Jawa Timur, bisa segera dipulihkan.

Menyangkut pengelolaan lahan seluas 2000-5000 hektar lahan eks Perum Perhutani tesebut tentulah harus dikelola dengan cara pengelolaan yang benar. Cara pengelolaan yang bisa dipilih diantaranya adalah dengan pendekatan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Lahan tersebut sejak awal tetap harus diarahkan sebagai hutan dengan tempat tinggal, dimana fokus produk lahan tidak hanya kayu, tapi juga tanaman-tanaman musiman komersial dan tanaman . Wara masyarakat harus dipandu hinga dapat melakukan penanaman yang sejak dalam rencana sudah menggunakan bibit tanaman, pola tanam, jenis tanaman terpilih terseleksi dalam satu sistem silvikultur (budidaya) secara intensif. Bibit tanaman diupayakan dari bibit yang unggul, terseleksi, ditanam ditanam di lingkungan yang optimal, dan dijaga keberadaannya dalam kondisi sehat hingga akhir daur. Para aktivis kehutanan bisa masuk dalam kerja besar ini.Dari apa yang dihasilkan dari hutan rakyat dengan sistem pengelolaan yang intensif ini maka akan muncul pula industri kecil rakyat, berbagai produk buah-buahan, home industri, dan menginisasi pula banyak peluang usaha memanfaatkan produk dari hasil yang dalam hutan. Dengan demikian mereka tidak hanya diberi ikan, tetapi lebih kea rah diberi pancing untuk berkembang lebih optimal, dalam kehidupannya sendiri.

Bagaimana dengan lahan eks lumpur Lapindo jika di masa depan bisa digunakan lagi. Sejak awal harus ada keputusan bahwa lahan tersebut adalah lahan negara, yang peruntukannya, jika kondisi sudah memungkinkan, akan dihutankan kembali. Pengelolaan diserahkan kepada Perhutani. Dengan demikian, Perhutani pun tidak begitu dirugikan. Dengan demikian potensi konflik jangka pendek (penjarahan dan sejenisnya) maupun potensi konflik jangka panjang bisa diminimalisir.

Bagaimana dengan kelolompok Bakri yang sudah menderita rugi secara ekonomi, dan dalam kacamata bisnis, tentu tidak dianggap tidak ada. Pemerintah bisa memutuskan satu langkah khusus, misalnya, memberi kelompok Bakri lahan tambang senilai Lapindo, di tempat yang lain, sebagai ganti kerugian atas ekplorasi Lapindo, tetapi dengan catatan, bahwa pihak Lapindo memang melaksanakan tugas sebaimana dibenkan kepadanya. Namun apabila pemilik Lapindo tidak menuntut ganti untung dikemudian hari, itu tentu akan lebih baik.

Hal yang mesti diatur dan harus terselesaikan juga adalah bagaimana agar berbagai pihak yang kini berkonflik akibat lumpur Lapindo (rakyat, pengusaha, pemerintah) bisa menyepakati penyelesaian ini dengan kepala dingin. Penyelesaian yang diusulkan itu tentulah bukan penyelesaian yang sempurna pada semua pihak (first best solution), tetapi pilihan cara yang paling mungkin (second best solution) dilakukan, hingga semua pihak (rakyat, pemerintah dan penguasa), tetap duduk sebagai pihak-pihak yang bermartabat. Rakyat korban tidak menjadi pengemis. Pemerintah tetap dapat disebut sebagai yang bertanggungjawab. Sementara Bakri Group sebagai pemilik Lapindo, akan tercatat sebagai kelompok usaha yang bertanggungjawab pada masyarakat korban ekplorasi.. Dalam hal ini, peran NGO yang terlibat dalam pendampingan warga masyarakat amatlah penting. ****

 

Tulisan versi asli. Versi edit dimuat Koran TEMPO 15 Agustus 2007

Mohammad Nai’em adalah Dekan Fakultas Kehutanan UGM dan guru besar bidang Pemuliaan pohon dan Silvikultur intensif

Moch. Faried Cahyono adalah Peneliti Ekonomi pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.

KERJA DOSEN DAN UMUR PENDEK

KERJA DOSEN DAN UMUR PENDEK

Oleh : Moch. Faried Cahyono

Selesai diitulis Wed, 23 Aug 2006

Apakah bekerja sebagai dosen identik dengan umur pendek? Olok-olok serius itu masih juga terjadi hingga lewat dua minggu sesudah Riswanda Imawan, pakar politik UGM, dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. UGM untuk kesekian kalinya, kehilangan dosen terpilih yang meninggal dalam usia relatif muda. Riswanda Imawan, meninggal dunia pada usia 51 tahun, jauh dibawah umur rata-rata orang Indonesia yang mencapai 67 tahun. Ini adalah kehilangan dosen terpilih untuk yang kesekian kalinya bagi UGM. Salah seorang anggota Majelis Guru Besar UGM bahkan mencatat selama 4 tahun belakangan ini UGM telah kehilangan 60 orang dosennya. Mayoritas mereka, meninggal dibawah usia 60 tahun. Hanya 4 orang yang meninggal dengan usia diatas 60 tahun.

Kematian Riswanda, diluar Allah menghendaki, sebagaimana seringnya orang mati relatif muda, ternyata menimbulkan kesimpulan penting. Bahwa bekerja sebagai dosen intelektual di jaman kini, bisa jadi bukan pekerjaan yang sehat. Irwan Abdullah, Direktur Pasca Sarjana UGM mengatakan, kematian banyak dosen UGM dibawah usia rata-rata manusia Indonesia bisa jadi karena keharusan bekerja ekstra keras untuk kebutuhan survive secara ekonomi Selain itu beban sosial seorang intelektual seperti dosen di Indonesia, di luar pekerjaan pokoknya mengajar, lebih berat dibanding negara maju. Selain gaji lebih rendah, dosen universitas seperti UGM umumnya dikenai tuntutan untuk ikut andil menciptakan masyarakat yang lebih baik

Begitulah kini, sementara kalangan dosen yang dekat dengan almarhum, mulai memikirkan cara untuk tidak ”terlalu serius” berpikir soal negara, lebih rajin berolah raga, juga mulai mengurang kegiatan mengajar dan proyek yang terlalu banyak, agar hidup lebih sehat. Pekerjaan sebagai dosen itu sendiri adalah pekerjaan yang amat dekat dengan stress. Selain mengajar, ada keharusan menulis laporan penelitian, tulisan iliah, juga kerja-kerja administratif yang dilakukan dalam tegat ketergesaan. Kini dengan demi panjang umur, maka kegiatan yang terlalu banyak harus dikurangi, diantaranya adalah jam mengajar. Harap maklum, di UGM, seorang dosen bisa mengajar sampai 11 mata kuliah per minggu.

Ada alasan mengapa dosen harus mengajar begitu banyak mata kuliah. Pertama menyangkut kepakaran. Jumlah kelas yang lebih banyak, juga dibukanya banyak program baru pada tahun-tahun terakhir menyebabkan dosen harus meluangkan banyak waktu. Kebijakan semester pendek dengan memadatkan kuliah yang lazimnya 3-4 bulan menjadi 1-2 bulan membuat dosen sering tidak punya hari libur. Kadang proses belajar mengajar dipadatkan dalam satu minggu terus menerus atau week end asal bisa mengejar jumlah jam. Tapi, jika jujur, seperti diakui oleh seorang kawan Wakil Dekan di salah satu Fakultas Ilmu Sosial di UGM, dosen-dosen harus mengajar ekstra banyak, karena kalau tidak begitu, tidak akan survive secara ekonomi.

Soal tidak cukupnya gaji untuk hidup sebulan, adalah soal umum di Indonesia. Baik PNS, TNI maupun polisi kini tak cukup lagi mengandalkan hidup dari gaji. Persoalan gaji yang tidak cukup ini tidak dipecahkan oleh Presiden Yudoyono, malahan kebijakan pencabutan subsidi BBM, pendidikan dan kesehatan menjadikan gaji yang tadinya sudah pas-pasan benar-benar tidak cukup.

Lebih lanjut, kawan Wakil Dekan ini bercerita, gaji seorang dosen seperti dirinya yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun, hanya cukup untuk hidup 1 minggu. Bagi pensiunan dosen, situasi bisa lebih berat.. Salah satu Dekan Fakultas Eksakta bercerita, bagaimana dia sesungguhnya amat senang melibat para profesor emeritus tetap mengajar di alamamaternya meskipun sudah pensiun. Tapi, pak Dekan ini prihatin, karena para profesor sepuh itu kini tidak lagi mengajar sebagai aktualisasi diri atau pengembangan ilmu, tapi memang harus tetap mengajar karena pensiun sebagai profesor hanya Rp 1 juta-an. Gaji dan pensiun itu biasanya sudah habis untuk bayar listrik, telepon seluler, dan bensin.

Beratnya tekanan ekonomi itu, bisa ditelusuri karena dua sebab. Pertama karena gaji yang rendah sebagai trend umum pegawai negeri. Kedua, soal soal pola hidup. Berbeda dengan situasi 10-20 tahun lalu, jaman ini adalah jaman yang lebih konsumtif. Di lingkungan universitas pun, kebersahajaan mungkin telah atau hampir raib. Selain itu ada fakta, bahwa universitas tidaklah “sekaya” dulu. Fasilitas rumah dinas, kini tak diberikan pada dosen-dosen muda. Jika ingin membangun rumah, maka harus pandai-pandai mencari tambahan.

Tetapi, apakah perilaku kerja para dosen UGM yang terlalu keras dan rawan stress, itu adalah sesuatu yang unik dan datang ujug-ujug tanpa sebab musabab? Jawabannya tentu saja tidak. Ada banyak jawaban soal ini, secara umum barangkali karena paradigma pendidikan kini sudah berubah menjadi komoditi dagang.

Kondisi ini tak lepas dari perjalanan dunia ekonomi pasca perang Dunia II, ketika ide Negara Kesejahteraan raib berganti menjadi ide negara benar-benar berorientasi pada pasar, sebagaimana kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan atas saran IMF. Resep IMF yang dilaksanakan oleh pemerintah kita diantara yang pokok berkaitan dengan dunia pendidikan kita adalah soal anggaran negara yang harus diperketat dan subsidi harus dihapus.

Pencabutan subsidi harus dilakukan karena pendidikan bukanlah bentuk pelayanan publik, tetapi sebuah komoditi yang diperdagangkan. Dulu, ide ini pun mendapat perlawanaan dari banyak warga kampus, bahkan kampus-kampus Amerika, bahkan Cina dan Jepang. Negara Asia lain juga melawan, tapi tak berhasil. Sebagaimana di Indonesia, warga Thailand kini juga harus menerima pendidikan yang lebih mahal.

Berkurangnya anggaran tidak hanya dialami UGM, tapi juga universitas-universitas negeri lainnya. Mereka dipaksa mencari biaya sendiri, dan harus kreatif melobi sumber dana. Tantangan berkurangnya dana itu dijawab UGM yang kini menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) diantara yang pokok dengan membuka lebih banyak kelas, bahkan untuk program-program studi yang harusnya diisi oleh lebih sedikit mahasiswa.

Biaya kuliah yang harus dibayar orangtua mahasiswa pun menjadi jauh lebih mahal. Tentu saja ada kelas ekonomi yang tidak memasalahkan soal biaya yang mahal. Misalnya tak masalah masuk Fakultas Kedokteran UGM dengan tes murni dengan biaya masuk sebesar Rp 20 juta. Orangtua yang bisa memberi sumbangan sebesar Rp 150 juta pun bisa menyekolahkan anaknya di FK-UGM, karena anak tersebut berjasa mensubsidi kawan-kawannya yang lain yang lebih miskin. Biaya kuliah di FK memang mahal. Tapi, ketika negara tidak menyediakan ongkos, tak akan pernah lagi anak PNS rendahan, apalagi tukang becak, bisa jadi dokter.

Dengan gerak agresif perguruan tinggi negeri, maka Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Yogya juga tidak tinggal diam. Mereka serius untuk bisa bertahan. Selama bertahun-tahun, mereka melengkapi diri dengan membangun fasilitas seperti gedung-gedung megah, serta menyekolahkan para dosennya hingga bergelar doktor. Kini beberapa PTS besar di Yogya membuka program S-2 dan S-3 sendiri. Bagaimana PTS kecil yang yang hanya punya program S-1, dan biasanya menerima mahasiswa yang sebelumnya, tidak lolos seleksi UGM atau PTS besar? Mereka dibiarkan mati tanpa pertolongan.

Saat ini kekurangan mahasiswa hingga 50 persen adalah kecenderungan umum yang dialami sebagian besar PTS di Yogya. Sudah banyak program studi PTS tutup. Salah seorang pengelola PTS mengatakan, turunnya mahasiswa adalah kecenderungan umum. Para orangtua dari luar Yogya, juga dari luar Jawa, kini tidak lagi menjadikan Yogya tujuan kuliah utama, karena sudah ada kampus di kampung sendiri. Tetapi, UGM yang membuka kelas baru dalam jumlah terlalu banyak, memang merupakan ancaman nyata bagi kematian PTS.

Yogyakarta adalah kota Propinsi yang dibangun dengan basis industri pendidikan. Ciri ekonomi propinsi ini, khas. Ada perguruan tinggi, datang mahasiswa, munculah rumah kos, usaha makanan, belanja mahasiswa dan keluarganya. Dan begitulah ekonomi bergulir. Pola Yogyakarta ini relatif aman dari konflik, karena industri pendidikan yang dibangun menyertakan semua pihak mendapatkan bagian ekonominya masing-masing. Tapi, globalisasi, dengan menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan murni, akan menyebabkan pola itu akan hancur. Dominasi Universitas Negeri yang berlebih, dalam hal ini UGM bersama Universitas Neger Yogyakarta (Eks IKIP Yogya) dan Universitas Islam Negeri (Eks IAIN) yang membuka kelas besar tidak hanya megancam matinya PTS-PTS. Tetapi juga menyebabkan persebaran ruang ekonomi akan lebih terbatas. Itulah dampak globalisasi langsung bagi industri pendidikan di Yogyakarta.

Presiden Yudoyono beberapa kali meminta bangsa Indonesia menerima globalisasi sebagai fakta dan rakyat Indonesia harus siap menerima dampak buruk selain baiknya. Persoalan ternyata tidak sesederhana itu. Di UGM yang kaya intelektual saja, persoalan kesiapan dalam menghadapi globalisasi di dunia pendidikan ternyata tidak bisa cepat dilakukan karena pokok persoalan bagaimana gaji bisa cukup untuk hidup, tidak dijamin negara. Tentu ada kelompok dosen atau Fakultas yang gemuk oleh sumber dana. Ada dosen yang bisa jadi menteri atau staf menteri, konsultan, maupun nyambi jadi pengusaha yang hidup sejahtera. Tapi, mereka adalah kelompok minoritas di kampus. Selebihnya yang sebagian besar adalah dosen yang mengabidikan diri untuk ilmu, dan pada dasarnya ingin mengandalkan hidup dari gaji, agar bisa konsentrasi pada ilmu.

Penataan di tingkat intrernal UGM agar bisa mensejahterakan warganya, memang penting dan menjadi keharusan yang tak bisa dihindari. Tapi, membiarkan persoalan ekonomi mereka yang bekerja di dunia pendidikan tidak terpecahkan, sama saja dengan menghancurkan dunia pendidikan, dengan meninggalkan rakyat kurang terdidik dalam jangka panjang. *****

GEMPA YOGYA SEBAGAI LABORATORIUM SOSIAL

Oleh : Moch. Faried Cahyono *)

Dimuat Koran TEMPO awal Juni 2006 dengan sedikit edit

Gempa bumi berkekuatan 5,9 SR (data USGS menilai gempa berkekuaan 6,2 SR) pada pagi pukul 05.55Wib, 27 Mei lalu, benar-benar mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Di Yogya, segala persiapan atas bencana dilakukan bukan untuk mengantisipasi gempa tektonik, tapi atas kemungkinan tejadinya bencana gunung Merapi. Penulis yang bertempat tinggal di daerah aman Sleman, semula mengira gempa terjadi akibat Merapi meletus. Kebetulan, hanya beberapa menit sesudah gempa, Merapi mengeluarkan awan panas besar ke angkasa. Jaringan listrik dan telepon yang putus, tidak memungkinkan penulis segera tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Sembari melihat ke arah puncak Merapi, kami hanya mengeluh, “Ya Allah, jika yang di sini sudah begini menakutkan, bagaimana yang ada di puncak Merapi?,” Beberapa warga memandang Merapi dengan tetes air mata.

 

Bayangan bahwa di puncak Merapi terjadi letusan besar, sebagaimana salah satu teori menyebut hilangnya sepertiga puncak gunung Merapi akibat letusan pada jaman akhir Kerajaan Mataram Kuno di Jawa, menghantui benak kami. Tapi, segera saja, ketika ada kesempatan keluar ke jalanan kami segera bertemu dengan suasana gempar ketakutan dari warga yang berusaha mengungsi. Jerit tangis anak-anak sekolah yang dipaksa pulang oleh guru-gurunya, berbaur dengan orang-orang yang mengungsi kearah utara. Anak-anak itu betul-betul dalam bahaya di jalan dengan tidak pedulinya para pengendara kendaraan bermotor roda empat, dan terutama roda dua. “Air sudah sampai Malioboro,” teriak seorang pengendara sepeda motor yang kalut. Seorang bapak yang tua di Yogya utara dalam bingung berujar, “Mengungsi ke utara? Bagaimana kalau Merapi meletus?”.

 

Di Yogya utara, dimana tidak banyak korban gempa, isyu Tsunami baru reda setelah rasionalitas orang bisa dikembalikan sekitar 2 jam kemudian. Diataranya melalui informasi radio swasta maupun pemerintah, yang mulai berjalan karena listrik menyala. Di awal kejadian sedikit banyak radio pemerintah dan suasta sedikit memberi sumbangan pada tereskalasinya situasi panik. Tapi kemudian mereka berhasil mengarahkan kesadaran pendengar bahwa Tsunami tak ada, dengan masuknya para narasumber dari daerah pantai selatan. Seorang pendengar dalam siaran langsung sempat marah pada penyiar radio pemerintah, agar jangan mengambil narasumber yang membuat situasi makin kacau. Sementara seorang bapak dengan sisa suara ketakutan menyampaikan penyesalannya, “Mengapa aparat pemerintah, baik sipil polisi maupun militer, tidak ada yang nongol menenangkan warga pada situasi kacau itu,”.

 

Gempa Yogyakarta barangkali bisa menjadi laboratorium social yang penting, jika kita menengok catatan inventarisasi beberapa masalah yang muncul pada minggu pertama pasca gempa, dan mensikapinya dengan jernih.

 

Pertama soal banyaknya korban dan kurang serta tidak meratanya bantuan. Memang Presiden SBY sudah melakukan kunjungan di beberapa tempat, dan menjanjikan bantuan. Tapi, pernyataan presiden itu itu tidak segera diikuti dengan bantuan yang datang secara cepat pada sebagian besar warga yang jadi korban.

Bantuan dari berbagai pihak memang datang, masih begitu banyak lokasi tidak terjangkau sama sekali tangan penderma. Data statistik wilayah korban bencana yang begitu penting ternyata tak cukup tersedia secara cepat, dan akibatnya kematian bertambah secara cepat. Seorang aktivis yang rumahnya rata tanah mengatakan, “Pada situasi ini saya benar-benar sadar, Negara memang tidak ada,”.

 

Situasi memang buruk. Seorang relawan yang kami tugaskan menyalurkan bantuan di bagian “dalam” wilayah gempa menyampaikan kekhawatirannya soal kemungkinan bantuan tak sampai ke tujuan karena dijarah di perjalanan oleh orang-orang yang juga membutuhkan. Penjarahan bantuan yang datang, juga tanki minyak tanah pertamina yang lewat, tentu saja masih dalam tahap “wajar” berhubung mereka harus melakukan dengan terpaksa, tapi dari pantauan kami, kini para penjarah profesional dari luar Yogya sudah mulai berdatangan. Roda harus dilakukan warga di berbagai wilayah korban agar harta tersisa seperti sepeda motor, perhiasan, barang elektronika dan ternak tidak hilang.

 

Kedua, ketika bantuan datang dari luar Yogya, tak tersedia informasi cukup mengenai apa yang seharusnya diberikan dan bagaimana cara memberikan bantuan. Menurut salah satu petugas kesehatan yang kami wawancarai, kebutuhan obat-obatan yang harus tersedia dan habis di Yogyakarta adalah: analgesic, antipiretik, obat diare (korban kehujanan di ruang terbuka), cairan infus, antibiotic dan narkose. Selain itu selimut untuk melawan dingin di udara luar dan pembalut wanita menjadi barang langka. Para relawan dari berbagai kota yang datang ke lokasi bencana hanya ingin main praktis saja, dengan membawa uang sementara belanja barang dilakukan di Yogya. Terjadilah main borong atgas beras dan kebutuhan pokok lain. Toko-toko menjadi kosong atau langka, bahkan untuk orang Yogya bukan korban. Susu dan makanan bayi merupakan barang paling langka di temui, sementara bayi-bayi dalam bahaya. Main borong barang di Yogya atas kebutuhan pokok dan kebutuhan lain menyebabkan penderitaan tambahan bagi warga Yogya.Seyogyanyalah para pemberi bantuan membawa barang-barang kebutuhan pokok dari daerah masing-masing, atau berbelanja dari luar kota Yogya yang tidak terkena bencana.

 

Ketiga, menyangkut kerja para relawan yang tidak terencana baik dan tidak terkoordinasi. Sebagian terbesar mereka datang dengan cara yang sama, membawa barang yang sama, seperti sembako, obat dan pakaian dan membantu siapa saja yang ditemui di tempat paling mudah dan mungkin. Dengan cara itu, bantuan tidak merata dan tidak jelas arahnya. Berkaitan dengan para relawan, seorang pakar manajemen yang sempat mengamati menyarankan, harusnya relawan memilih dengan tegas, apakah: a) akan fokus pada perhatian pada wilayah tertentu di area sempit misalnya (1-2 kampung), atau b) memilih melayani area luas, tapi dengan jenis bantuan barang yang khusus. Pilihan a) memberi kemungkinan yang amat baik dan fokus untuk tuntasnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah sempit tersebut. Pilihan b) dimana relawan mengkhususkan diri pada penyediaan jenis barang tertentu saja, misalnya beras saja, selimut saja, pembalut wanita saja, obat saja. Atau pelayanan pengobatan saja (itupun masih dibagi khusus anak, orangtua, khusus bedah, dll). Baik pilihan a) dan b) mensyarakatkan kebutuhan koordinasi. Koordinasi agar relawan yang beda kelompok, tidak berebut lahan garapan, juga kesediaan berbagai (barter) barang yang dibawa. Koordinasi juga mestinya dilakukan di tingkat wilayah, kecamatan, desa atau dusun, hingga pelayanan bisa lebih baik.

 

Catatan keempat soal bagaimana kerja birokrasi sipil, militer dan kepolisian kita. Ketika pihak itu dikeluhkan oleh warga masyarakat. Dalam soal penyaluran bantuan, berbagai pihak mengeluhkan ketidakefisienan birokrasi, tentara dan polisi. Gubernur DIY, Sultan HB X, dalam wawancara dengan salah satu Teve Swasta mengakui secara jujur, bahka Pemda tidak siap dan tidak paham bagaimana menghadapi bencana gempa seperti ini, dan berkali-kali mohon maaf pada warga yang menjadi korban. Saya sendiri berpendapat, ketiga pihak itu sudah bekerja keras sebagaimana mereka lakukan di Aceh. Kalau kemudian hasil kerja mereka tidak memuaskan, sebagaimana nampak di Aceh, paling tidak dalam minggu pertama pasca gempa, kesalahan tidak disebabkan oleh orang per orang atau kelompok orang di birokrasi, tentara dan polisi kita. Tapi, lebih pada desain intelektual birokrasi sipil, militer dan polisi kita yang memang tidak cocok lagi dengan kebutuhan kekinian.

Sebagaimana dipahami, di jaman Orde Baru, birokrasi sipil pemerintahan Indonesia bersama militer dan polisi didesain sebagai lembaga pendukung kekuasaan. Mereka dijadikan alat memobilisasi massa saat pemilu, dan pada tahap tertentu digunakan untuk mengawasi dan menakuti rakyat. Mereka sudah terbukti tidak bisa menghentikan kerusuhan pasca penurunan Suharto. Dan kini terbukti kembali tidak efisien dalam melayani rakyat yang tertimpa bencana. Karena itu dibutuhkan peran pihak lain, yang berfungsi sebagaimana aparat pemerintah seharusnya, atau memberi support, masukan, agar aparat pemerintah mampu menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya.

 

Tentu saja ada langkah jangka panjang untuk perbaikan birokrasi, dengan persiapan segera dilakukukan di luar area pelayanan gempa, yaitu mengubah paradigma birokrasi, militer dan polisi kita, dari paradigma pelayan kekuasaan ke paradigma pelayanan masyarakat. Dalam prakteknya dilaksanakan dengan pendidikan berkurikulum baru dan metode baru di sekolah-sekolah produsen aparat birokrasi, polisi dan militer, seperti STPDN, sekolah militer dan polisi dari tingkat Secapa, Secapa, Akademi hingga Sesko-Sesko. Perubahan paradigma, kurikulum dan metode pengajaran akan menjadikan sekolah-sekolah pemerintah tersebut mampu menghasilkan calon pemimpin yang memang dibutuhkan oleh jaman yang berubah, mendampingi para calon pemimpin sipil produksi lembaga-lembaga non pemerintah seperti partai dan ormas.

 

Kelima, ekonomi di Yogyakarta mungkin lumpuh. Pasar-pasar yang runtuh maupun rusak sebagian terkena gempa, masih kosong oleh pedagang. Harga-harga mulai naik. Perbaikan pasar harus segera dilakukan, dan upaya membujuk pada para pedagang agar mereka kembali berjualan, untuk membantu pemulihan ekonomi propinsi ini, tidak segera dilakukukan. Pasar-pasar yang remuk, seharusnya digantikan dengan fasilitas sementara yang berfungsi sebagai pasar. Lebih jauh, mestinya para kolumnis ekonomi segera menuliskan pikiran soal bagaimana pemulihan ekonomi yang praktis di sebuah wilayah yang mengalami bencana. Pendekatan teori Rasional Expectation (teori harapan rasional), mungkin menjadi salah satu pilihan teori yang amat membantu, namun perlu penjelasan yang sifatnya praktis untuk disampaikan ke para pengambil kebijakan maupun pelaku pasar. Selain para ekonom, peran para ahli sosial, psikolog amat penting untuk, diantaranya kebutuhan trauma healing. Peran arsitek dan insinyur sipil menjadi penting dalam perencanaan rumah yang sehat dan tahan gempa namun murah dengan sumber lokal. Penanganan kesehatan lahir batin para korban yang hidup juga jadi soal penting. Seorang dokter yang pernah bertugas di Aceh menceritakan, apa yang terjadi di Yogya ini, dari segi jumlah orang mati, memang lebih sedikit, tapi dari segi korban yang hidup, jauh lebih banyak dibanding di Aceh. Penanganan korban hidup gempa Yogya ini bukannya lebih ringan dibanding korban mati di Aceh. Karena itu, sejak awal harus dipersiapkan dengan perencanaan yang baik.

 

Catatan keenam, menyangkut isi produk media kita. Media kita, masih berkutat ke soal pemberitaan traumatic. Yang ditonjolkan oleh media elektronik TV maupun cetak, masih berkisar pada soal sedih wajah-wajah korban dan dahsyatnya gempa. Untuk pemberitaan 1-3 hari, tentu saja tak masalah, tapi jika terus terusah pemberitaan seperti itu, maka dampak positifnya relative kecil. Seharusnyalah ruang redaksi digunakan untuk lebih serius merencanakan produk berita yang mengarah pada bagaimana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa seharusnya dilakukan. Diantaranya dengan membandingkan bagaimana sebetulnya negara seperti Jepang, juga Cina, dalam mendesain birokrasi pemerintahan, tentara dan polisinya serta rakyatnya hingga siap menghadapi bencana alam.

 

Gempa bumi di Yogyakarta mudah-mudahan memberi energi yang mencukupi untuk mengingatkan pentingnya perubahan. Dan tidak ada alternatif yang lain yang lebih baik selain itu. *****

Yogyakarta, 29 Mei 2006

 

*) Moch. Faried Cahyono adalah Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.

THE MISERY OF INDONESIAN LABOR FORCE (TKI) IN MALAYSIA

THE MISERY OF INDONESIAN LABOR FORCE (TKI) IN MALAYSIA
(The effect of Indonesia economics development strategy toward the opportunity of employment)
Selesai ditulis: Sun, 27 Jul 2003
Tulisan untuk SEAPA Bangkok

Life of TKI is so miserable in Malaysia. They are about three millions and some of them got a very low income and bad facilities. It began with the unavailability of job served by Indonesian government, while they have to face the authoritative government of Malaysia that following the system of low payment labor.
Where there is sugar there are ants. Numerous people of Indonesia get jobs in Malaysia. The Malaysia economics growth since the 1980s and reach the peak in 1987-1997 needed millions of labors that unable to fulfilled by the internal labors. Therefore, government invited the foreign labor to be employed in plantations, industries, construction, and services sectors. It also increased the amount Malaysian workingwomen and the amount of housemaids employed from Indonesia. “The similarity on language, culture, and religion become the main reason to choose TKI in fulfilling the need of foreign labors in Malaysia,” said Dato Abdul Raman Palil, the member of Komite Dewan Kota Negara Bagian Selangor.
The Indonesian Embassy (KBRI) of Kuala Lumpur annually reported that the number of the coming TKI keeps increasing and rising the peak at the time of the Indonesia economic crises. Not only the low class of TKI, but also the professionally and high-educated one moved to Malaysia. Many big industries in Malaysia, including the Petronas Oil Corporation and) and the hi-tech private corporations absorbed so many professional TKI, even the Malaysian Airways Service (MAS) also needed Indonesia pilots and stewardess.
Bambang Hartoko, Capt. Pilot -who works at MAS- said that working in Malaysia is very interesting since he gets a good salary and the supportive working environment. The facility of scholarship for his children and the guaranteed Malaysian security confirmed him to move his family to Malaysia. Moreover, he got the trauma when the riots of May 1998 happened in Jakarta. “My children were unable to went home for a day and night. This trauma force me to move my family,” said him. Recently, there are more than 40 Indonesian pilots working there. He added that working in MAS is free from political interfere. When he still worked at the Garuda Indonesia Airways (GIA), he was forced to follow a political party, GOLKAR, and it hurtled him. He disappointed again when he moved to Sempati Airways, the Suhartos’ corporation. He witnessed the bankruptcy of it by the corruption and the wrong management. Then, he approved the offer of MAS in 1997, at the time Sempati began to embezzle the catering and oil of Pertamina.
The transfer of Indonesian professionalists to Malaysia was indeed troublesome, and became the public discourse. The economic crises made the Indonesian students studied in Malaysia reluctant to go back. Some of them choose to stay, look for job, and become the citizen of Malaysia. “Main reason is there are numerous job with interesting salaries here,” said Sahidul Amin, one of the Indonesian student figures in Malaysia, the candidate of Islamic Studies doctor in Malaya University.
Most of TKI surely working in Malaysia are the low class who employed at the hard, dirty, and tough environment, but at low payment. They are very needed and very troublesome. According to the data of KBRI, there are 590,698 legally-come TKI. They work at plantation (29%), industry (19%), construction (18%), services (7%), and housemaid (27%). On May 2003, there are 233 PJTKI spreading 59,710 TKI to 389 employers via Malaysian agent. If there are half millions of legal labors, so there are more than a million of them illegally come. The unofficial numbers said that there are about 3 millions of them is not legal, since there are so many easy entrances to Malaysia legal or illegally. The illegal TKI certainly causes many problems in Malaysia since some of them are criminals. Almost every week, the Malaysian media reported the robbery and snatching cases involving Indonesian. Some were deadly shoot by the police.
The legal TKI also face the problem. The enticing offer of the high salary and other facilities stated by PJTKI were not wholly true. “Big salary is unequal with the high life expense in Malaysia,” said Mulustan, the 28 years old TKI came from Palembang, the South Sumatra. He departed to Malaysia on the year of 2000 by paying two millions rupiahs to the PJTKI. He must waited for the calling for 7 months. The first salary he got in Malaysia was RM 350, and just barely enough for life and no more. He had to pay the levy since he was an illegal labor and it cut off his salary. “If there is overtime due, I can save some of my money,” said him. Concerning to the job accident, he said that the enterprise would not directly guarantee the insurance claim as if anything happened. It will be given if they report it to the KBRI.
The problem of low income was also faced by TKI in the plantation. Iwan, 33 years old, a father of 2 children from Aceh, rubber taper in Remban, state of Malaka, promised to work in a productive rubber plantation. In fact, when he arrived at Remban, he just see old rubber trees that unproductive. The facility of housing, electricity, and clean water is not considerable enough. “Employer gave the electricity generator after strike”, Iwan said.
Mohammad Thahir, 36 years old, rubber taper from Sumbawa said that rubber taper was not having insurance when they had an accident. A taper who blinds because of rubber sap went home without any separation pay. Medical expense because of other working accident is also not assured by the employer. “Although with the salary of senior taper RM 500 a month, we cannot afford to pay if there is an accident,” Thahir said.
The TKI in Malaysia is like in a prison. They cannot go anywhere they want at Malaysia because the police will get them. The hard condition in the work field that not agreed with the contract make many of them run away. It makes the employer lose out and report it to the police. The workers who didn’t runaway often caught by the police and got accuse that they will runaway. According to Thahir, ID Card as the replacement of passport given by Malaysian Immigration is not valid in front of the police. Malaysian police officer often caught the TKI who did not bring the passport, as happened to Thahir and his friend. Till now, the Malaysian government enforces the rule that their passports were taken temporarily by their employer until their job contract is over, to avoid them running with the unfinished job contract. “The negotiation between Indonesia and Malaysia about this problem had run for a year and not finding compromise,” said Supeno Sahid, the Counselor for the Kuala Lumpur KBRI.
The story of the illegal Indonesian labor is much more miserable. The Malaysian industrialization indeed absorbs this labor. In manufacturer, construction, and plantation, their skill is much needed since they are cheaper till 50 %. However, the risk of being caught and blackmailed by the police. The illegal labor is easily known since their boss usually picks them by van and sent them back to the dorm after work. If there is raiding, they run to the jungle. Usually the police will let them. They sleep in whatever condition. They were also told not to go outside the work environment too much to avoid the police. They send money to their family in Indonesia via their friend that legal.
The police raiding is usually held regularly, and lasts for 6 months before the Malaysian Independence Day on 31^st of August. Since there are many illegal labor in the construction sectors, the employer had know by heart the time of the police raiding. They will be informed if there is any inspection on the ID Card and told to hide if the police come. “Only the unfortunate that makes them caught and jailed,” said this Indonesian supervisor.
He had been caught on February 2000, and his life in Semenye jail, Kajang, at the district of Selangor, for a month is so miserable. He was put on the 600-m room with the 3,600 other foreign labors from many countries. It was full enough and lack of good food. He was not sent back quickly to Indonesia until he paid RM 100. Arriving to Belawan Port, he should paid RM 250 again to go to Dumai. Once more, he should paid for a million rupiah (about RM 400) given by his parents so he would able to go back to Java by the bus that come three days later. The Vice President of Keadilan Party, Tian Chua, who had been in jail for breaking the ISA, also witnessed the misery of the illegal TKI in Malaysia.
Who should be blamed for this? According to Revrisond Baswir – the economics expert of Gadjah Mada University of Yogyakarta – mistakes was arisen from the Indonesian policy. The Indonesian economic policy was not aimed to create the employment field for the people since the era of Suharto. The farmers, sailors, and labors were discarded since the coming of the capitalist sector. Since, job would never exist, they found other chance for seeking it abroad. “Indonesian government only think about the investor’s interest. There is no political will to think about how to get a job,” said Revrisond.
He added further that this condition is unchanged in the era of Megawati. The government did not create the employment area seriously, since the unoptimal duty done by the Department of Labor and Transmigration leaded by the Minister Jacob Nuwawea. The latest example is the dismissal of the 9000 workers of the Dirgantara Inc., the producer and assembler of the aircraft components. Totally, there are 40 millions people became the victim of the openly and un-openly unemployment, based on Revrisond’s calculation. “Ironic that Indonesia think the employment area created by Malaysia is one of the solutions of the national problem,” stated by him again.

The Authoritative Malaysia
The misery of Indonesian Labors in Malaysia gets harder since they came to Malaysia without enough information. According to Tian Chua, TKI had to face an authoritative reign that put the law salary as the economic policy, which had seen as the comparative advantage of Malaysian industrialization. This made the investor came. That’s why the welfare of the labors in not the aim of the economic development in Malaysia. The Malaysian gets the higher salary toward the foreign labors for the same job.
Tian Chua added, “The critical people like us had been considered as the rebel toward the kingdom, and easily put into jail”. The member of the Parliament, Wan Azizah Wan Ismail, said that the government of Mahathir Mohammad indeed used any ways to fade the opposition. The arrestment of Dato Anwar Ibrahim, the former Deputy of the Malaysian Prime Minister – husband of Wan Azizah Wan Ismail – was aimed to stop the reformation movement wanted to protect the low level of society. “The economic development had make Malaysian asleep, and didn’t think seriously the welfare of the low level society,” said her sadly.
According to Fathi Anis Omar, the columnist of the web newspaper Malaysiakini.com, some of Malaysian chose not critical since they can be forced by many rules. One can be arrested for 60 days, and prolonged to 2 years of breaking the ISA (Internal Security Act) without any trial. They are also unable to get defend from the mass media, since media is not free and had to get publishing permits based on Acta Media.
Fathi Anis Omar also added that the freedom to unite and organize in Malaysia is forbidden since there is the Right to Assembly. In this rule, five or more people who are grouped in the public room or building, can be arrested by the police if considered to be dangerous. Besides, there is also the Official Secret Act that can cause people who criticizes the government to be arrested. “Not the corrupted apparatus who put into jail, but one who report them,” said Fathi Anis Omar.
In the last 10 years, the Mahathir’s government is extremely authoritative since the power of Kings is decreased. In the past, a regulation is enforced after signed by the King. Now, even the most authoritative regulation is valid after 60 days with or without the King’s approval. “The people of Malaysia surely will think about themselves,” said Fathi Anis Omar.
However, there are some law advocating institution serves the defense toward the fate of foreign labors. One of them is Tenagagita. Adele Fernandes, the program coordinator of Tenagagita, stated that through the years, TKI who reported their cases increased. It made Tenagagita unable to handle so many problems. The main problem of it is the Indonesian government that not seriously protected their people working abroad. This is different with the Bangladesh and India. They were similarly poor, but they have serious responsibility toward their people. “I have ever proposed this to Minister Yacob Nuwawea, but not seriously responded,” said Adele Fernandes.
Sahidul Amin, the Indonesian student in Malaysia who is very close to the TKI, said that so many cases needed to manage by a special law advocating institution (LBH), since the role of KBRI was stuck by the routinely activities. TKI are unable to defend them of the expensive cost of trial. They have to pay for about RM 500 for a case. “If there is an Indonesian people want to create a special LBH, we would readily facilitate it,” said him. But, it never came true till now.
Related to the TKI fate, an officer of the Kuala Lumpur KBRI said that the difficulty in managing this problem began from Jakarta. The management of TKI was not managed by an autonomy institution governed directly by the President, unlike Philippine. Recently, there are 11 departments responsible to manage TKI, and is not effective enough. They were not seriously think about the solution, since they are absent from the meeting. “In every meeting about TKI in Jakarta, many minister are absent. How can we finish this?” said this officer who did not have the right to manage this TKI problem.
TKI not only served the bad experience in Malaysia, but also in their own country, they were blackmailed. Among the cruelest one is the terminal 3 of the Sukarno-Hatta Airport. The TKI came from abroad were forced to change their foreign money with the low rate and insisted to use the public transportation with the double cost. The organization of TKI in Malaysia had often report to the representatives and the higher officer of the Indonesian government about this blackmailing, even to Megawati. She promised to overcome this, but there is no result. That’s why Selamet Masrur, the head of Ikatan Pekerja Muslim Indonesia (IPMI) in Malaysia, said that TKI should struggle hard for his or her own fate. His institution had train his 5000 members with a simple advice. At the time they go back to their country, they should not bring so much money and should be transferred via bank. They are also told to land in other cities such as Yogyakarta, Palembang, or Denpasar that save from blackmailing. IPMI also plans to contact the students to fetch the arrival of Malaysian TKI as soon as they arrive at the Sukarno Hatta Airport to save them.

Human Trafficking
A problem that recently difficult to cope with by the KBRI is the woman trade that involve the Indonesian immigration. The victims were deceived by a high salary job in the short time in Malaysia. In fact, after they arrived to Malaysia, they were forced to be a prostitute. The Malaysian entertainment world needs so many sex workers and some of them came from Indonesia. Human trafficking-the woman trade-becomes the most serious problem in ASEAN area. The mode of operation is very real. They come with the tourist visa and illegally forced to be the commercial sex workers (PSK). Their lives are worse than slaves are. Some of them were locked and forbidden to go out from their dorm and transaction area. They also got a deadly threat from the guardian. From the division of Public Relation of the Polis di-Raja Malaysia (PDRM) headquarters, there are 17,534 foreign women worked illegally as prostitute. Most of them is Indonesian (10,584 women). Others are Thailandnesse (3,149), Philippines (1,794), Chinese (1,189), Uzbecistanesse (398), Cambodians (107), and Russians (73).
One of the prostitute that successfully escape from the sexual slavery is Orchid, 27 years old – not a real name – mother of four children from Cirebon, East Java. She came to Malaysia with the offer to work in a Brunei restaurant with 3-4 millions of salary (about RM 1200-1600). She was departed by plane to Pontianak with 10 of other women. Arrived to Pontianak, she found out that she would never work at Brunei since she was sold out for RM 900 to an employer that would bring her to Malaysia. A man named Michael said that all costs of transportation, accommodation, passport, and visa should be paid by serving 150 men sexually. The price of a Kong/man to be served is RM 60.
For a week waiting at Pontianak, she and friends experienced torturing. The guardian raped three virgin girls first. This would not become problem even it happened close to the Tebedu Immigration Office. There are also names known by Orchid such as Johan, Ahong, Ayang, and Ellen. They are so cruel. Arrived to Kuching, they were selected into group A, B, and C based on their beauty, and straightly met by the next buyers. This human trade happened so fast. Entering Malaysia, they experience the bad nightlife in the area of Port Klang, Mentakab, Kajang, Kuala Lumpur, and Ipoh. Orchid successfully escaped by jumping from the 9^th to 8^th floor of a building, and running to get a taxi to KBRI.

Until May 2003, there are 69 people asking protection from KBRI, then sent back to Indonesia. The number of human trafficking woman vastly increases this year from 65 cases in 2002. According to Supeno Sahid, the line for human trafficking is still the same i.e. from Pontianak across Kuching after got passport from the Tebedu immigration office.

By the numerous cases in some sectors, not decreases the coming of TKI to Malaysia legal or illegally. They consider Malaysia is the prosperous place. In fact, the salary in Malaysia is getting lower since they aren’t needed anymore by Malaysia. The economic crises spread to Malaysia. Sadono Sukirno, the senior economic expert from the Malaya University, stated that recently the electronic industries of Malaysia get depressed. The build of the highway infrastructure, train, and building in Malaysia has finished. “That’s why, the request of TKI in the future will decrease,” said Sadono Sukirno.
Revrisond Baswir – the former staff of the Human Right Minister in the era of Gus Dur – said if the problem of labors remains unsolved in Indonesia internal affairs, so the misery of TKI in Malaysia would be harder. “If the strategy if the Indonesian economic development not creates the job opportunity for the people, so the misery of Indonesian people abroad – such as TKI in Malaysia – will lasts forever,” said him.