KERJA DOSEN DAN UMUR PENDEK
Oleh : Moch. Faried Cahyono
Selesai diitulis Wed, 23 Aug 2006
Apakah bekerja sebagai dosen identik dengan umur pendek? Olok-olok serius itu masih juga terjadi hingga lewat dua minggu sesudah Riswanda Imawan, pakar politik UGM, dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. UGM untuk kesekian kalinya, kehilangan dosen terpilih yang meninggal dalam usia relatif muda. Riswanda Imawan, meninggal dunia pada usia 51 tahun, jauh dibawah umur rata-rata orang Indonesia yang mencapai 67 tahun. Ini adalah kehilangan dosen terpilih untuk yang kesekian kalinya bagi UGM. Salah seorang anggota Majelis Guru Besar UGM bahkan mencatat selama 4 tahun belakangan ini UGM telah kehilangan 60 orang dosennya. Mayoritas mereka, meninggal dibawah usia 60 tahun. Hanya 4 orang yang meninggal dengan usia diatas 60 tahun.
Kematian Riswanda, diluar Allah menghendaki, sebagaimana seringnya orang mati relatif muda, ternyata menimbulkan kesimpulan penting. Bahwa bekerja sebagai dosen intelektual di jaman kini, bisa jadi bukan pekerjaan yang sehat. Irwan Abdullah, Direktur Pasca Sarjana UGM mengatakan, kematian banyak dosen UGM dibawah usia rata-rata manusia Indonesia bisa jadi karena keharusan bekerja ekstra keras untuk kebutuhan survive secara ekonomi Selain itu beban sosial seorang intelektual seperti dosen di Indonesia, di luar pekerjaan pokoknya mengajar, lebih berat dibanding negara maju. Selain gaji lebih rendah, dosen universitas seperti UGM umumnya dikenai tuntutan untuk ikut andil menciptakan masyarakat yang lebih baik
Begitulah kini, sementara kalangan dosen yang dekat dengan almarhum, mulai memikirkan cara untuk tidak ”terlalu serius” berpikir soal negara, lebih rajin berolah raga, juga mulai mengurang kegiatan mengajar dan proyek yang terlalu banyak, agar hidup lebih sehat. Pekerjaan sebagai dosen itu sendiri adalah pekerjaan yang amat dekat dengan stress. Selain mengajar, ada keharusan menulis laporan penelitian, tulisan iliah, juga kerja-kerja administratif yang dilakukan dalam tegat ketergesaan. Kini dengan demi panjang umur, maka kegiatan yang terlalu banyak harus dikurangi, diantaranya adalah jam mengajar. Harap maklum, di UGM, seorang dosen bisa mengajar sampai 11 mata kuliah per minggu.
Ada alasan mengapa dosen harus mengajar begitu banyak mata kuliah. Pertama menyangkut kepakaran. Jumlah kelas yang lebih banyak, juga dibukanya banyak program baru pada tahun-tahun terakhir menyebabkan dosen harus meluangkan banyak waktu. Kebijakan semester pendek dengan memadatkan kuliah yang lazimnya 3-4 bulan menjadi 1-2 bulan membuat dosen sering tidak punya hari libur. Kadang proses belajar mengajar dipadatkan dalam satu minggu terus menerus atau week end asal bisa mengejar jumlah jam. Tapi, jika jujur, seperti diakui oleh seorang kawan Wakil Dekan di salah satu Fakultas Ilmu Sosial di UGM, dosen-dosen harus mengajar ekstra banyak, karena kalau tidak begitu, tidak akan survive secara ekonomi.
Soal tidak cukupnya gaji untuk hidup sebulan, adalah soal umum di Indonesia. Baik PNS, TNI maupun polisi kini tak cukup lagi mengandalkan hidup dari gaji. Persoalan gaji yang tidak cukup ini tidak dipecahkan oleh Presiden Yudoyono, malahan kebijakan pencabutan subsidi BBM, pendidikan dan kesehatan menjadikan gaji yang tadinya sudah pas-pasan benar-benar tidak cukup.
Lebih lanjut, kawan Wakil Dekan ini bercerita, gaji seorang dosen seperti dirinya yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun, hanya cukup untuk hidup 1 minggu. Bagi pensiunan dosen, situasi bisa lebih berat.. Salah satu Dekan Fakultas Eksakta bercerita, bagaimana dia sesungguhnya amat senang melibat para profesor emeritus tetap mengajar di alamamaternya meskipun sudah pensiun. Tapi, pak Dekan ini prihatin, karena para profesor sepuh itu kini tidak lagi mengajar sebagai aktualisasi diri atau pengembangan ilmu, tapi memang harus tetap mengajar karena pensiun sebagai profesor hanya Rp 1 juta-an. Gaji dan pensiun itu biasanya sudah habis untuk bayar listrik, telepon seluler, dan bensin.
Beratnya tekanan ekonomi itu, bisa ditelusuri karena dua sebab. Pertama karena gaji yang rendah sebagai trend umum pegawai negeri. Kedua, soal soal pola hidup. Berbeda dengan situasi 10-20 tahun lalu, jaman ini adalah jaman yang lebih konsumtif. Di lingkungan universitas pun, kebersahajaan mungkin telah atau hampir raib. Selain itu ada fakta, bahwa universitas tidaklah “sekaya” dulu. Fasilitas rumah dinas, kini tak diberikan pada dosen-dosen muda. Jika ingin membangun rumah, maka harus pandai-pandai mencari tambahan.
Tetapi, apakah perilaku kerja para dosen UGM yang terlalu keras dan rawan stress, itu adalah sesuatu yang unik dan datang ujug-ujug tanpa sebab musabab? Jawabannya tentu saja tidak. Ada banyak jawaban soal ini, secara umum barangkali karena paradigma pendidikan kini sudah berubah menjadi komoditi dagang.
Kondisi ini tak lepas dari perjalanan dunia ekonomi pasca perang Dunia II, ketika ide Negara Kesejahteraan raib berganti menjadi ide negara benar-benar berorientasi pada pasar, sebagaimana kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan atas saran IMF. Resep IMF yang dilaksanakan oleh pemerintah kita diantara yang pokok berkaitan dengan dunia pendidikan kita adalah soal anggaran negara yang harus diperketat dan subsidi harus dihapus.
Pencabutan subsidi harus dilakukan karena pendidikan bukanlah bentuk pelayanan publik, tetapi sebuah komoditi yang diperdagangkan. Dulu, ide ini pun mendapat perlawanaan dari banyak warga kampus, bahkan kampus-kampus Amerika, bahkan Cina dan Jepang. Negara Asia lain juga melawan, tapi tak berhasil. Sebagaimana di Indonesia, warga Thailand kini juga harus menerima pendidikan yang lebih mahal.
Berkurangnya anggaran tidak hanya dialami UGM, tapi juga universitas-universitas negeri lainnya. Mereka dipaksa mencari biaya sendiri, dan harus kreatif melobi sumber dana. Tantangan berkurangnya dana itu dijawab UGM yang kini menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) diantara yang pokok dengan membuka lebih banyak kelas, bahkan untuk program-program studi yang harusnya diisi oleh lebih sedikit mahasiswa.
Biaya kuliah yang harus dibayar orangtua mahasiswa pun menjadi jauh lebih mahal. Tentu saja ada kelas ekonomi yang tidak memasalahkan soal biaya yang mahal. Misalnya tak masalah masuk Fakultas Kedokteran UGM dengan tes murni dengan biaya masuk sebesar Rp 20 juta. Orangtua yang bisa memberi sumbangan sebesar Rp 150 juta pun bisa menyekolahkan anaknya di FK-UGM, karena anak tersebut berjasa mensubsidi kawan-kawannya yang lain yang lebih miskin. Biaya kuliah di FK memang mahal. Tapi, ketika negara tidak menyediakan ongkos, tak akan pernah lagi anak PNS rendahan, apalagi tukang becak, bisa jadi dokter.
Dengan gerak agresif perguruan tinggi negeri, maka Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Yogya juga tidak tinggal diam. Mereka serius untuk bisa bertahan. Selama bertahun-tahun, mereka melengkapi diri dengan membangun fasilitas seperti gedung-gedung megah, serta menyekolahkan para dosennya hingga bergelar doktor. Kini beberapa PTS besar di Yogya membuka program S-2 dan S-3 sendiri. Bagaimana PTS kecil yang yang hanya punya program S-1, dan biasanya menerima mahasiswa yang sebelumnya, tidak lolos seleksi UGM atau PTS besar? Mereka dibiarkan mati tanpa pertolongan.
Saat ini kekurangan mahasiswa hingga 50 persen adalah kecenderungan umum yang dialami sebagian besar PTS di Yogya. Sudah banyak program studi PTS tutup. Salah seorang pengelola PTS mengatakan, turunnya mahasiswa adalah kecenderungan umum. Para orangtua dari luar Yogya, juga dari luar Jawa, kini tidak lagi menjadikan Yogya tujuan kuliah utama, karena sudah ada kampus di kampung sendiri. Tetapi, UGM yang membuka kelas baru dalam jumlah terlalu banyak, memang merupakan ancaman nyata bagi kematian PTS.
Yogyakarta adalah kota Propinsi yang dibangun dengan basis industri pendidikan. Ciri ekonomi propinsi ini, khas. Ada perguruan tinggi, datang mahasiswa, munculah rumah kos, usaha makanan, belanja mahasiswa dan keluarganya. Dan begitulah ekonomi bergulir. Pola Yogyakarta ini relatif aman dari konflik, karena industri pendidikan yang dibangun menyertakan semua pihak mendapatkan bagian ekonominya masing-masing. Tapi, globalisasi, dengan menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan murni, akan menyebabkan pola itu akan hancur. Dominasi Universitas Negeri yang berlebih, dalam hal ini UGM bersama Universitas Neger Yogyakarta (Eks IKIP Yogya) dan Universitas Islam Negeri (Eks IAIN) yang membuka kelas besar tidak hanya megancam matinya PTS-PTS. Tetapi juga menyebabkan persebaran ruang ekonomi akan lebih terbatas. Itulah dampak globalisasi langsung bagi industri pendidikan di Yogyakarta.
Presiden Yudoyono beberapa kali meminta bangsa Indonesia menerima globalisasi sebagai fakta dan rakyat Indonesia harus siap menerima dampak buruk selain baiknya. Persoalan ternyata tidak sesederhana itu. Di UGM yang kaya intelektual saja, persoalan kesiapan dalam menghadapi globalisasi di dunia pendidikan ternyata tidak bisa cepat dilakukan karena pokok persoalan bagaimana gaji bisa cukup untuk hidup, tidak dijamin negara. Tentu ada kelompok dosen atau Fakultas yang gemuk oleh sumber dana. Ada dosen yang bisa jadi menteri atau staf menteri, konsultan, maupun nyambi jadi pengusaha yang hidup sejahtera. Tapi, mereka adalah kelompok minoritas di kampus. Selebihnya yang sebagian besar adalah dosen yang mengabidikan diri untuk ilmu, dan pada dasarnya ingin mengandalkan hidup dari gaji, agar bisa konsentrasi pada ilmu.
Penataan di tingkat intrernal UGM agar bisa mensejahterakan warganya, memang penting dan menjadi keharusan yang tak bisa dihindari. Tapi, membiarkan persoalan ekonomi mereka yang bekerja di dunia pendidikan tidak terpecahkan, sama saja dengan menghancurkan dunia pendidikan, dengan meninggalkan rakyat kurang terdidik dalam jangka panjang. *****
