GEMPA YOGYA SEBAGAI LABORATORIUM SOSIAL

Oleh : Moch. Faried Cahyono *)

Dimuat Koran TEMPO awal Juni 2006 dengan sedikit edit

Gempa bumi berkekuatan 5,9 SR (data USGS menilai gempa berkekuaan 6,2 SR) pada pagi pukul 05.55Wib, 27 Mei lalu, benar-benar mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Di Yogya, segala persiapan atas bencana dilakukan bukan untuk mengantisipasi gempa tektonik, tapi atas kemungkinan tejadinya bencana gunung Merapi. Penulis yang bertempat tinggal di daerah aman Sleman, semula mengira gempa terjadi akibat Merapi meletus. Kebetulan, hanya beberapa menit sesudah gempa, Merapi mengeluarkan awan panas besar ke angkasa. Jaringan listrik dan telepon yang putus, tidak memungkinkan penulis segera tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Sembari melihat ke arah puncak Merapi, kami hanya mengeluh, “Ya Allah, jika yang di sini sudah begini menakutkan, bagaimana yang ada di puncak Merapi?,” Beberapa warga memandang Merapi dengan tetes air mata.

 

Bayangan bahwa di puncak Merapi terjadi letusan besar, sebagaimana salah satu teori menyebut hilangnya sepertiga puncak gunung Merapi akibat letusan pada jaman akhir Kerajaan Mataram Kuno di Jawa, menghantui benak kami. Tapi, segera saja, ketika ada kesempatan keluar ke jalanan kami segera bertemu dengan suasana gempar ketakutan dari warga yang berusaha mengungsi. Jerit tangis anak-anak sekolah yang dipaksa pulang oleh guru-gurunya, berbaur dengan orang-orang yang mengungsi kearah utara. Anak-anak itu betul-betul dalam bahaya di jalan dengan tidak pedulinya para pengendara kendaraan bermotor roda empat, dan terutama roda dua. “Air sudah sampai Malioboro,” teriak seorang pengendara sepeda motor yang kalut. Seorang bapak yang tua di Yogya utara dalam bingung berujar, “Mengungsi ke utara? Bagaimana kalau Merapi meletus?”.

 

Di Yogya utara, dimana tidak banyak korban gempa, isyu Tsunami baru reda setelah rasionalitas orang bisa dikembalikan sekitar 2 jam kemudian. Diataranya melalui informasi radio swasta maupun pemerintah, yang mulai berjalan karena listrik menyala. Di awal kejadian sedikit banyak radio pemerintah dan suasta sedikit memberi sumbangan pada tereskalasinya situasi panik. Tapi kemudian mereka berhasil mengarahkan kesadaran pendengar bahwa Tsunami tak ada, dengan masuknya para narasumber dari daerah pantai selatan. Seorang pendengar dalam siaran langsung sempat marah pada penyiar radio pemerintah, agar jangan mengambil narasumber yang membuat situasi makin kacau. Sementara seorang bapak dengan sisa suara ketakutan menyampaikan penyesalannya, “Mengapa aparat pemerintah, baik sipil polisi maupun militer, tidak ada yang nongol menenangkan warga pada situasi kacau itu,”.

 

Gempa Yogyakarta barangkali bisa menjadi laboratorium social yang penting, jika kita menengok catatan inventarisasi beberapa masalah yang muncul pada minggu pertama pasca gempa, dan mensikapinya dengan jernih.

 

Pertama soal banyaknya korban dan kurang serta tidak meratanya bantuan. Memang Presiden SBY sudah melakukan kunjungan di beberapa tempat, dan menjanjikan bantuan. Tapi, pernyataan presiden itu itu tidak segera diikuti dengan bantuan yang datang secara cepat pada sebagian besar warga yang jadi korban.

Bantuan dari berbagai pihak memang datang, masih begitu banyak lokasi tidak terjangkau sama sekali tangan penderma. Data statistik wilayah korban bencana yang begitu penting ternyata tak cukup tersedia secara cepat, dan akibatnya kematian bertambah secara cepat. Seorang aktivis yang rumahnya rata tanah mengatakan, “Pada situasi ini saya benar-benar sadar, Negara memang tidak ada,”.

 

Situasi memang buruk. Seorang relawan yang kami tugaskan menyalurkan bantuan di bagian “dalam” wilayah gempa menyampaikan kekhawatirannya soal kemungkinan bantuan tak sampai ke tujuan karena dijarah di perjalanan oleh orang-orang yang juga membutuhkan. Penjarahan bantuan yang datang, juga tanki minyak tanah pertamina yang lewat, tentu saja masih dalam tahap “wajar” berhubung mereka harus melakukan dengan terpaksa, tapi dari pantauan kami, kini para penjarah profesional dari luar Yogya sudah mulai berdatangan. Roda harus dilakukan warga di berbagai wilayah korban agar harta tersisa seperti sepeda motor, perhiasan, barang elektronika dan ternak tidak hilang.

 

Kedua, ketika bantuan datang dari luar Yogya, tak tersedia informasi cukup mengenai apa yang seharusnya diberikan dan bagaimana cara memberikan bantuan. Menurut salah satu petugas kesehatan yang kami wawancarai, kebutuhan obat-obatan yang harus tersedia dan habis di Yogyakarta adalah: analgesic, antipiretik, obat diare (korban kehujanan di ruang terbuka), cairan infus, antibiotic dan narkose. Selain itu selimut untuk melawan dingin di udara luar dan pembalut wanita menjadi barang langka. Para relawan dari berbagai kota yang datang ke lokasi bencana hanya ingin main praktis saja, dengan membawa uang sementara belanja barang dilakukan di Yogya. Terjadilah main borong atgas beras dan kebutuhan pokok lain. Toko-toko menjadi kosong atau langka, bahkan untuk orang Yogya bukan korban. Susu dan makanan bayi merupakan barang paling langka di temui, sementara bayi-bayi dalam bahaya. Main borong barang di Yogya atas kebutuhan pokok dan kebutuhan lain menyebabkan penderitaan tambahan bagi warga Yogya.Seyogyanyalah para pemberi bantuan membawa barang-barang kebutuhan pokok dari daerah masing-masing, atau berbelanja dari luar kota Yogya yang tidak terkena bencana.

 

Ketiga, menyangkut kerja para relawan yang tidak terencana baik dan tidak terkoordinasi. Sebagian terbesar mereka datang dengan cara yang sama, membawa barang yang sama, seperti sembako, obat dan pakaian dan membantu siapa saja yang ditemui di tempat paling mudah dan mungkin. Dengan cara itu, bantuan tidak merata dan tidak jelas arahnya. Berkaitan dengan para relawan, seorang pakar manajemen yang sempat mengamati menyarankan, harusnya relawan memilih dengan tegas, apakah: a) akan fokus pada perhatian pada wilayah tertentu di area sempit misalnya (1-2 kampung), atau b) memilih melayani area luas, tapi dengan jenis bantuan barang yang khusus. Pilihan a) memberi kemungkinan yang amat baik dan fokus untuk tuntasnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah sempit tersebut. Pilihan b) dimana relawan mengkhususkan diri pada penyediaan jenis barang tertentu saja, misalnya beras saja, selimut saja, pembalut wanita saja, obat saja. Atau pelayanan pengobatan saja (itupun masih dibagi khusus anak, orangtua, khusus bedah, dll). Baik pilihan a) dan b) mensyarakatkan kebutuhan koordinasi. Koordinasi agar relawan yang beda kelompok, tidak berebut lahan garapan, juga kesediaan berbagai (barter) barang yang dibawa. Koordinasi juga mestinya dilakukan di tingkat wilayah, kecamatan, desa atau dusun, hingga pelayanan bisa lebih baik.

 

Catatan keempat soal bagaimana kerja birokrasi sipil, militer dan kepolisian kita. Ketika pihak itu dikeluhkan oleh warga masyarakat. Dalam soal penyaluran bantuan, berbagai pihak mengeluhkan ketidakefisienan birokrasi, tentara dan polisi. Gubernur DIY, Sultan HB X, dalam wawancara dengan salah satu Teve Swasta mengakui secara jujur, bahka Pemda tidak siap dan tidak paham bagaimana menghadapi bencana gempa seperti ini, dan berkali-kali mohon maaf pada warga yang menjadi korban. Saya sendiri berpendapat, ketiga pihak itu sudah bekerja keras sebagaimana mereka lakukan di Aceh. Kalau kemudian hasil kerja mereka tidak memuaskan, sebagaimana nampak di Aceh, paling tidak dalam minggu pertama pasca gempa, kesalahan tidak disebabkan oleh orang per orang atau kelompok orang di birokrasi, tentara dan polisi kita. Tapi, lebih pada desain intelektual birokrasi sipil, militer dan polisi kita yang memang tidak cocok lagi dengan kebutuhan kekinian.

Sebagaimana dipahami, di jaman Orde Baru, birokrasi sipil pemerintahan Indonesia bersama militer dan polisi didesain sebagai lembaga pendukung kekuasaan. Mereka dijadikan alat memobilisasi massa saat pemilu, dan pada tahap tertentu digunakan untuk mengawasi dan menakuti rakyat. Mereka sudah terbukti tidak bisa menghentikan kerusuhan pasca penurunan Suharto. Dan kini terbukti kembali tidak efisien dalam melayani rakyat yang tertimpa bencana. Karena itu dibutuhkan peran pihak lain, yang berfungsi sebagaimana aparat pemerintah seharusnya, atau memberi support, masukan, agar aparat pemerintah mampu menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya.

 

Tentu saja ada langkah jangka panjang untuk perbaikan birokrasi, dengan persiapan segera dilakukukan di luar area pelayanan gempa, yaitu mengubah paradigma birokrasi, militer dan polisi kita, dari paradigma pelayan kekuasaan ke paradigma pelayanan masyarakat. Dalam prakteknya dilaksanakan dengan pendidikan berkurikulum baru dan metode baru di sekolah-sekolah produsen aparat birokrasi, polisi dan militer, seperti STPDN, sekolah militer dan polisi dari tingkat Secapa, Secapa, Akademi hingga Sesko-Sesko. Perubahan paradigma, kurikulum dan metode pengajaran akan menjadikan sekolah-sekolah pemerintah tersebut mampu menghasilkan calon pemimpin yang memang dibutuhkan oleh jaman yang berubah, mendampingi para calon pemimpin sipil produksi lembaga-lembaga non pemerintah seperti partai dan ormas.

 

Kelima, ekonomi di Yogyakarta mungkin lumpuh. Pasar-pasar yang runtuh maupun rusak sebagian terkena gempa, masih kosong oleh pedagang. Harga-harga mulai naik. Perbaikan pasar harus segera dilakukan, dan upaya membujuk pada para pedagang agar mereka kembali berjualan, untuk membantu pemulihan ekonomi propinsi ini, tidak segera dilakukukan. Pasar-pasar yang remuk, seharusnya digantikan dengan fasilitas sementara yang berfungsi sebagai pasar. Lebih jauh, mestinya para kolumnis ekonomi segera menuliskan pikiran soal bagaimana pemulihan ekonomi yang praktis di sebuah wilayah yang mengalami bencana. Pendekatan teori Rasional Expectation (teori harapan rasional), mungkin menjadi salah satu pilihan teori yang amat membantu, namun perlu penjelasan yang sifatnya praktis untuk disampaikan ke para pengambil kebijakan maupun pelaku pasar. Selain para ekonom, peran para ahli sosial, psikolog amat penting untuk, diantaranya kebutuhan trauma healing. Peran arsitek dan insinyur sipil menjadi penting dalam perencanaan rumah yang sehat dan tahan gempa namun murah dengan sumber lokal. Penanganan kesehatan lahir batin para korban yang hidup juga jadi soal penting. Seorang dokter yang pernah bertugas di Aceh menceritakan, apa yang terjadi di Yogya ini, dari segi jumlah orang mati, memang lebih sedikit, tapi dari segi korban yang hidup, jauh lebih banyak dibanding di Aceh. Penanganan korban hidup gempa Yogya ini bukannya lebih ringan dibanding korban mati di Aceh. Karena itu, sejak awal harus dipersiapkan dengan perencanaan yang baik.

 

Catatan keenam, menyangkut isi produk media kita. Media kita, masih berkutat ke soal pemberitaan traumatic. Yang ditonjolkan oleh media elektronik TV maupun cetak, masih berkisar pada soal sedih wajah-wajah korban dan dahsyatnya gempa. Untuk pemberitaan 1-3 hari, tentu saja tak masalah, tapi jika terus terusah pemberitaan seperti itu, maka dampak positifnya relative kecil. Seharusnyalah ruang redaksi digunakan untuk lebih serius merencanakan produk berita yang mengarah pada bagaimana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa seharusnya dilakukan. Diantaranya dengan membandingkan bagaimana sebetulnya negara seperti Jepang, juga Cina, dalam mendesain birokrasi pemerintahan, tentara dan polisinya serta rakyatnya hingga siap menghadapi bencana alam.

 

Gempa bumi di Yogyakarta mudah-mudahan memberi energi yang mencukupi untuk mengingatkan pentingnya perubahan. Dan tidak ada alternatif yang lain yang lebih baik selain itu. *****

Yogyakarta, 29 Mei 2006

 

*) Moch. Faried Cahyono adalah Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.