EKONOMI KONFLIK DAN PRESIDEN BARU

EKONOMI KONFLIK DAN PRESIDEN BARU
Arifah Rahmawati dan Moch. Faried Cahyono
Selesai ditulis: Fri, 11 Jun 2004

Bagaimana penyelesaian tuntas dan menyeluruh atas daerah pasca konflik di Indonesia, tak pernah disinggung oleh para Capres dan Cawapres sampai hari ini. Janji-janji yang disampaikan mereka masih sangat umum. Misalnya, janji sekolah gratis hingga SMU, biaya pendidikan 20 persen dari APBN. Atau, janji Indonesia aman kalau anda memilih pasangan ini dan itu.

Namun, di luar isyu politis tingkat rendah yang disampaikan para Capres-Cawapres, sesungguhnya di arus intelektual terjadi debat tingkat lebih tinggi, tentang bagaimana harusnya membangun kembali Indonesia. Debat yang terjadi terangkum dalam sebuah framework analisa. Intinya, untuk sebuah sustainable developmentdi Indonesia ada 3 pilar yang mesti diperhatikan. Yakni state (developmental state), market (neoliberal) dan society (sosial kapital). Manakah pilar yang paling penting?

Mereka yang jadi pendukung kubu development state mengklaim bahwa negara adalah pihak yang punya peranan paling penting dalam mengelola ekonomi. Karena itu peran negaralah yang harus diutamakan. Kubu neoliberalis tak sepakat dengan pendapat tersebut. Kubu ini berpendapat, jika state dikuasai oleh orang-orang tertentu yang punya mau, maka pasar bebas (market) akan terhambat. Kubu neoliberalis menginginkan peran negara harus dikurangi sehingga pasar bebas bisa berjalan, dan ekonomi mencapai optimasi.

Robert Putnam adalah intelektual yang tak menyepakati dua pendapat itu. Kata Putnam, bukan state dan bukan pula market yang menentukan beresnya urusan ekonomi masyarakat. Tapi masyarakat (society) sendiri yang punya pengaruh atas jalannya ekonomi. Masyarakatlah yang punya asosiasi, sumberdaya, dan seterusnya. Masyarakatlah yang harusnya dianggap paling punya peran atas jalannya ekonomi. Klaim Putnam adalah, jika good society tercapai maka transparansi pemerintah akan didapat pula. Sehingga, pemerintah (negara) punya perfoma yang baik. Pada akhirnya, menurut pendapat ini, good society juga menyebabkan market mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Tapi, dari tiga pendekatan itu, manakah yang paling mungkin digunakan untuk menerapi daerah pasca konflik. Ternyata, tiga pendekatan itu tidak berjalan seluruhnya di daerah pasca konflik. Problem daerah pasca konflik adalah: pemerintahan (state) yang lumpuh. Pada daerah pasca konflik, biasanya institusi, petingginya atau staf vakum kegiatan dan tidak memiliki aktivitas pemerintahan. Pada saat yang sama market lari karena alasan tak ada jaminan keamanan. Sedang dari sisi masyarakat (society) sumber-sumber ekonominya lenyap. Di Maluku dan Maluku Utara, misalnya, ladang-ladang tak bisa dimanfaatkan segera karena pohon-pohon cengkeh dan jeruk pada ditebangi ketika kerusuhan berlangsung. Tumbuhan jenis itu butuh waktu beberapa tahun untuk memulihkannya. Demikian juga para nelayan di daerah pasca konflik Maluku dan Maluku Utara, tak lagi punya perahu ketinting (perahu kecil dengan kapal motor) untuk menangkap ikan. Sementara banyak petani kehilangan ternak sapinya.

Baik pemerintah, market maupun masyarakat, tidak (berjalan) normal. Tiga pihak itu sadar dan saling membutuhkan. Tapi, masing-masing tak mampu lepas dari keterbatasannya. Pemerintah di daerah pasca konflik sadar, bahwa ia berkewajiban menjalankan aktifitas ekonomi. Tapi, dana yang terbatas dimiliki hanya cukup untuk gaji pegawai dan biaya rutin, bukan untuk kegiatan investasi. Karena itu pemerintah butuh investor (market).

Namun, investor tak mau bergerak masuk ke daerah pasca konflik karena tak ada jaminan keamanan. Bagaimana kalau tiba-tiba daerah pasca konflik itu meletus lagi dan segala investasi kembali hancur dibakar? Di Maluku dan Maluku Utara, beberapa investor dari luar daerah yang sempat kami wawancarai mengatakan, mereka takut karena jaminan keamanan memang belum ada. Trauma investor yang pabriknya dihancurkan, speedboad dibakar, tak bisa hilang begitu saja.

Di sisi lain, masyarakat di daerah pasca konflik seperti Maluku dan Maluku Utara, sebenarnya butuh stimulasi. Mereka butuh bantuan untuk memulai aktivitasnya. Sebetulnya mereka punya sumberdaya berupa lahan yang luas juga keahlian lain. Tapi, siapa yang akan menyediakan perahu ketinting sehingga nelayan bisa melaut. Siapa pula yang akan menyediakan kredit pembelian sapi sehingga petani bisa meladang. Juga bagaimana dengan pengadaan bibit untuk menanami lagi ladang dengan cengkeh, jeruk dan tanaman tahunan lainnya. Siapa yang bersedia membeli kopra, panili, dan hasil kebun lain. Para pedagang Cina tidak berani datang karena takut tidak aman. Truk-truk belum lagi bisa mengangkuti hasil-hasil kebun. Dan kapal-kapal pengangkut kopra dan hasil bumi lain dari Maluku dan Maluku Utara ke Makasar, belum lagi beroperasi seperti dulu. Padahal hasil-hasil kebun yang melimpah itulah yang pernah menjadikan para petani itu sejahtera. Rumah-rumah petani yang besar-besar (minimal dengan lima kamar), misalnya yang bisa ditemui di daerah Tobelo-Galela, menunjukkan bagaimana mereka dulu sebelum konflik adalah petani-petani kaya.

Problem yang lain yang lain yang harus dipecahkan adalah soal anak-anak muda yang kini jadi penganggur karena tak sekolah. Ada yang tak sekolah karena sekolah dibakar dan belum dibangun lagi. Ada yang karena guru-guru belum datang. Tapi banyak yang tak sekolah karena orangtuanya menjadi miskin karena konflik dan tak mampu membiayai. Para penganggur muda itu terpaksa bekerja sebagai tukang becak, penarik ojek, buruh pelabuhan, dan pekerjaan kasar lainnya. Dipastikan pekerjaan jenis ini tidak mampu membuat hidup sejahtera. Masa sekolah yang indah, ketenangan mencari ilmu dengan dukungan ekonomi pertanian orangtuanya adalah masa lalu mereka. Lebih jauh lagi, para orangtua mereka kini hanya menjadi petani subsistem yang mengangkuti hasil kebun hanya untuk kebutuhan sendiri.

Tapi, masa lalu yang jaya bukannya tak bisa dipulihkan. Masalahnya, siapakah yang akan memulai kebangkitan berekonomi di wilayah bekas konflik itu, ketika seluruh 3 komponen (state, market, dan society) tak berdaya semuanya. Siapa yang akan membuat institusi pemerintah (state) efektif. Bagaimana market terjamin keamanannya adalah pertanyaan besar yang harus dijawab. Pasar lokal (tempat jual beli) memang tetap berlangsung di Maluku dan Maluku Utara. Tapi, siapa yang akan melakukan investasi. Siapa yang akan meningkatkan supply, siapa yang akan merangsang petani untuk menanam dan menjamin hasil tanamannya terbeli. Juga siapa yang memfasilitasi nelayan hingga bisa melaut dan menjamin hasil lautnya terjual. Kini kebun-kebun cengkeh dan jeruk memang banyak yang hancur dan butuh waktu beberapa tahu untuk memulihkan. Tapi, tanaman kelapa masih tetap. Namun bagaimana agar angkutan truk dan kapal laut ke Makasar kembali berjalan.

Di masyarakat juga masih ada persoalan antar kelompok, baik kelompok agama, maupun kelompok etnis. Dendam masih ada, kecemburuan sosial belum lagi selesai. Masih ada saling tuduh, siapa yang membunuh siapa, siapa yang membakar rumah saya. Saling tuduh siapa menebang pohon cengkeh, mengambil sapi saya. Juga saling tuduh mengenai siapa menghancurkan kerahu katinting saya. Namun sesungguhnya, kejelasan soal siapa melakkan apa tidaklah pasti. Tak ada kepastian siapa yang harus bertanggungjawab atas itu. Tak ada juga kejelasan bagaimana harusnya penyelesaian dilakukan. Ketika truth and justice tak jalan, kecurigaan yang tesisa. Pekerjaan jangka panjang yang menunggu menyangkut bagaimana proses pengakuan atas apa yang sudah terjadi dilakukan, bagaimana rekonsiliasi, dan juga dibuatnya perundangan yang menjamin.

Namun, sesunguhnya dalam jangka pendek kecurigaan bisa dihilangkan atau dikurangi, jika antar mereka dengan aktivitas bersama, mnyangkut kepentingan yang sama. Kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan langsung, harus diciptakan. Seperti mendirikan lagi bangunan-bangunan sekolah, puskesmas, secara bersama-sama. Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, bisa menjadi medium pertemuan antar pihak yang pernah bertikai. Kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan adalah isyu netral yang bisa dikemas dan jadi perekat masyarakat yang masih menyimpan dendam karena konflik. Antar anggota masyarakat bisa tidak saling suka. Tapi mereka bisa saling bekerja sama karena butuh anak-anaknya pada sekolah. Argumentasinya, kalau anak-anak tak sekolah, mereka tak bisa baca tulis. Anak-anak yang bodoh, tak bisa mengurus kebun, tak bisa jual beli dan seterusnya.. Puskesmas juga penting dibangun bersama, karena semua pihak yang pernah konflik, butuh hidup sehat. Sesudah pendidikan dan kesehatan, mereka akan butuh bangun prasarana seperti jembatan dan prasarana lain, karena itu akan meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan by prosess menjadi demikian penting untuk daerah konflik. Sayangnya, pemerintah dari pengalaman yang sudah dan masih terjadi, biasanya mementingkan aspek output. Misalnya, butuh gedung sekolah, langsung panggil pemborong, dan selesai bangunan. Butuh listrik, langsung bangun instalasi. Dan seterusnya. Proses yang melibatkan warga lokal yang pernah terlibat konflik sering dilupakan. Padahal jika mengabaikan warga lokal, kerugian yang lebih besar muncul. Sering prasarana fisik yang dibuat tidak menyumbang penyelesaian konflik, malah menimbulkan masalah baru. Misalnya, tahun 2000 pemerintah Megawati membangun kembali 300 unit rumah di daerah kota Ambon. Bangunan yang selesai bukannya ditempati, tapi malahan dibakar massa. Massa Kristen menduga rumah-rumah itu untuk orang Islam. Massa Islam menganggap itu untuk orang Kristen. Contoh lain, pembangunan prasarana jalan di Paso, Ambon, dengan pekerja dari Jawa yang Islam, tak bisa dilakukan karena kontraktor tak tahu bahwa Paso adalah daerah Kristen. Pelajaran mahal itu tentu saja tak perlu diulang. Melibatkan peran masyarakat lokal memang lebih ribet, tapi tak ada pilihan lain yang lebih baik.

Pemulihan daerah pasca konflik, mau tidak mau harus dimulai dari pemerintah (state) yang baik lebih dulu. Dan bukannya market atau society. Bukannya market dan society tidak penting, tapi, adalah lebih mudah mengelola pemerintah dibanding masyarakat atau market. Pemerintah lah yang harus paham bagaimana melakukan pembangunan di daerah pasca konflik. Cara yang ditempuh harus berbeda dengan cara di daerah normal. Di sini dituntut pemerintah yang bisa menganalisa konflik. Sensitif dengan isyu lokal. Tidak merasa tahu dan mau menang sendiri. Juga pemerintah yang bersedia belajar baik dari masyarakat maupun market. Pada posisi ini peran seorang presiden begitu penting. Tentu tugas presiden tak selalu dalam tataran teknis. Tapi, ibarat sebuah orsestra, presiden adalah konduktor. Ia memulai jalannya orkestrasi, sekaligus menjaga keseimbangan dan harmoni serta memberi inspirasi hingga akhir.

Penting dicatat pula bahwa dalam tataran teori, ternyata penyelesaian masalah bangsa, khususnya daerah pasca konflik, tidak bisa hanya dengan satu pendekatan state, market atau society saja. Mungkin, tiga pendekatan sekaligus harus ditetapkan dengan pilihan atas proporsi dan timing yang tepat. Mungkin juga harus dimasukkan pendekatan teori yang lain yang tidak masuk dalam tataran pemahaman atas state, market dan society. ****

Arifah Rahmawati, peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, MA di bidang National Security Affairs, Naval Post-Graduate School, California, USA.

Moch. Faried Cahyono, peneliti PSKP UGM, alumni FE-UGM, anggota tim peneliti (sedang berlangsung) Etnic and Religious Conflict and Civil Society.