Selamat Datang

Posted in General on Oktober 4, 2007 by mfaried

Selamat Datang di blog saya. Blog ini berisi berbagai macam artikel dan tulisan-tulisan tentang perdamaian, resolusi konflik (pcr), hak asasi manusia (human rights), keamanan (ssr), ekonomi (economy)  dan berbagai bidang yang kebetulan menjadi bagian perhatian saya. Saya harap anda dapat mengambil manfaat dari website ini dan dengan senang hati saya ajak anda untuk berdiskusi dengan saya.

Salam

M. Faried Cahyono

Pengusiran Gepeng dan Ledakan Konflik

Posted in Human Rights, PCR, Social on September 21, 2007 by mfaried

Pengusiran Gepeng dan Ledakan Konflik

Oleh : Moch. Faried Cahyono

Peneliti ekonomi pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.

Dimuat Koran TEMPO Edisi akhir Sept 2007

Apakah yang sebetulnya terjadi di negeri ini, ketika orang miskin dan telantar diusir, sementara konstitusi negara mengharuskan melindunginya? Hal memilukan dari sudut pandang moral bernegara itu kembali dipaparkan ke publik ketika media massa memberitakan sejumlah Perda anti orang miskin dari Pemda DKI, hanya satu hari menjelang Ramadan.

Banyak ajaran (tidak hanya dari Islam) menyebut, peminggiran orang tertindas membuat Tuhan marah, dan bala akan datang kepada sebuah bangsa. Bagaimanakah ajaran agama yang fundamental itu bisa dijelaskan dengan penjelasan rasional ilmu sosial atau ekonomi?

Untuk bala yang datangnya dari alam, tentu bukan proporsi kami menjelaskannya. Tapi, bala akibat peminggiran kaum termiskin oleh negara atau oleh bagian rakyat terkaya, sudah banyak contoh yang bisa menjelaskannya. Bentuk bala itu adalah kerusuhan massa yang bisa meledak suatu kali, akibat kaum papa yang marah terprovokasi. Baiklah kita penjelasan kita sederhanaan dengan hasil riset sebagai berikut.

Mengenai sebab ledakan konflik, debat sudah terjadi antara ahli ekonomi dan ahli politik. Ahli ekonomi berpendapat, konflik adalah soal ekonomi, dalam hal ini adanya pengangguran dan kelaparan rakyat kelas bawah. Sedang ahli politik mengatakan sebab konflik adalah persoalan politik yang tidak terkelola. Namun secara umum bisa dijelaskan bahwa sebuah ledakan konflik, dintaranya berupa kerusuhan, di satu wilayah biasanya karena beberapa sebab sekaligus. Latar belakang konflik, tentulah persoalan setruktural seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, dll. Dalam peristiwa Indonesia mutakhir 1998, krisis ekonomi memunculkan krisis politik, krisis politik berimbas pada krisis ekonomi yang merembet ke seluruh Indonesia, dan memunculkan lagi masalah politik, dan ketika konflik tidak terkelola, memunculkan kekerasan, diantaranya kerusuhan di beberapa daerah. Di beberapa kota seperti Jakarta dan Surakarta, provokasi kepada massa yang marah karena kesulitan ekonomi bisa terlaksana. Tetapi, muara konflik yang tidak terkelola dengan baik di beberapa daerah lain, berbeda bentuknya.

Salah satu hasil riset konflik Indonesia yang paling banyak disebut berkaitan dengan potensi konflik yang tak terkelola baik dan bermuara pada kerusuhan massif adalah tentang kerusuhan di kota Surakarta. Di era modern kota bekas pecahan kerajaan Mataram Islam ini sudah pernah mengalami kerusuhan sebanyak 11 (sebelas) kali. Kerusuhan terakhir terjadi pada bulan Mei 1998, mengiringi jatuhnya Presiden Suharto dari kekuasaan (M. Hari Mulyadi, Sudarmono dkk., 1999). Dari sebelas kerusuhan itu, tercatat kerusuhan yang disebabkan oleh “gesekan etnis Cina-Pribumi” mencapai 7 kali, termasuk dalam peristiwa Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu kerusuhan paling hebat, dan intensitasnya lebih besar daripada kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan para ahli adalah mengapa kerusuhan itu seperti “bersiklus” dan terulang kembali dengan tanpa bisa dicegah atau dihindari.

Jawaban atas pertanyaan tersebut, barangkali bisa dijelaskan dengan paparan penjelasan teoritis dan hasil riset sebagai berikut. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi di tingkat pusat yang terjadi sejak 1996, diikuti dengan krisis politik pada 1998. Lalu runtuhlah rejim otoriter Suharto. Mengikuti logika Zartman (Samarasinghe et.a., 1999), runtuhnya kekuasaan otoriter di tingkat pusat, biasanya diikuti dengan lenyapnya kontrol di tingkat bawah. Aparat lepas kendali dan bahkan di beberapa tempat terlibat konflik. Maka, konflik kekerasan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dan berbeda dengan di Yogyakarta dimana warga dan para pemimpinnya berhasil mengelola konflik, di Surakarta konflik gagal dikelola, bermuara pada kerusuhan.

Dampak, konflik Mei 1998 terberat di pulau Jawa memang terjadi di Surakarta. Dalam kerusuhan Mei 1998 itu, korban tewas, maaf, memang “hanya” 3 orang saja. 1 tewas saat kejadian, dan 2 orang menyusul beberapa kemudian. Tetapi kerugian ekonomi amat besar, mencapai Rp 457.534.945.000. Dari jumlah itu sebagian besar, Rp 189.637.5000.000, diderita para pengusaha dimana plasa dan supermarketnya dibakar dan dijarah massa (M. Hadi Mulyadi, Sudarmono dkk.ibid). Tentu dampak lain yang tidak bersifat fisik, berupa trauma psikologis, hilangnya rasa aman, runtuhnya kepercayaan pada negara dan anta warga, adalah soal serius lain yang tidak boleh dilupakan.

Dari peristiwa Mei 1998 itu, paling tidak ada dua soal pokok yang harus dicatat. Bahwa peristiwa tersebut hanyalah imbas dari konflik di pemerintah pusat (Jakarta) yang tidak terkelola baik, dan menjadikan daerah-daerah sebagai korban. Detil-detil menarik 1998, sebetulnya bisa jadi pelajaran. Misalnya, terusirnya para preman Ambon pada 1999 dari Jakarta, ternyata menyumbang secara signifikan atas terjadinya konflik berdarah dan massif serta berlarut di Ambon. Kedua, soal rakyat yang kesulitan ekonomi, menjadi menjadi pemicu ledakan konflik (kerusuhan). Karenanya, sepanjang selalu ada konflik di tingkat pusat yang tidak terkelola, dan sepanjang rakyat kesulitan ekonomi pada saat konflik itu, sementara pola konflik merembes ke bawah selalu terjadi, maka peristiwa rusuh seperti terjadi di Surakarta dan kota lain, akan selalu ada, dan sepertinya membentuk sebuah siklus.

Studi Varsney, Panggabean dan Tadjudin (Varsney et.al., 2004) menunjukkan bahwa dampak konflik tidak sama antar satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah mengalami kerusakan parah, ada yang tidak begitu parah, bahkan banyak daerah aman saja. Dampak konflik di dua kota yang secara kultural nampak sama pun, bisa berbeda seperti Yogyakarta dan Suraarta (Cahyono, 2007). Ini karena ada perbedaan kemampuan mengelola konflik pada warga dan para pemimpinnya.

Apakah hubungan seluruh penjelasan teoritis di atas dengan akan terusirnya para gepeng dan pengemis dari Jakarta? Tentu saja ada. Apa yang akan terjadi di Jakarta tahun depan dengan diusirnya gepeng dan orang miskin, akan berdampak ke daerah secara langsung dengan mengalirnya orang kere ke daerah. Jika Pemda di luar DKI melakukan kebodohan dan kejahatan yang sama, maka mereka membuat Perda sejenis. Langkah lucu namun menyedihkan itu mungkin akan ditempuh kalau Pemda-pemda itu tidak mau repot atau tidak tahu harus berbuat apa.

Tentu saja ada jalan untuk mensolusi persoalan ini, dengan kebijakan negara yang benar dan tepat. Tapi, bagaimana agar soal pengentasan orang miskin ini tidak jadi ceramah atau wacana saja? Beberapa hal berikut layak untuk diperhatikan:

Pertama, Pemerintah Pusat dan Pemda harus memahami bahwa Indonesia adalah satu tubuh. Ibaratnya, jika Kepala (Pusat/Jakarta) sakit kepala, maka bagian tubuh yang lain (Daerah-daerah) juga akan linu-linu. Karena itu kebijakan negara atau daerah tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, dan hanya mementingkan kepentingan Pusat atau Daerah saja.

Kedua, Jakarta adalah ibukota negeri. Maka kebijaan yang dihasilkan Jakarta, akan berdampak ke daerah lain, meskipun itu dihasilkan Pemda atau Gubernur. Karena itu koordinasi untuk mengentaskan orang miskin, sebaiknya diselesaikan dalam konteks seluruh negara, dengan terlibatan Pemda-pemda. Dalam hal ini mestinya keluar larangan resmi pemerintah Pusat pada Pemda-Pemda atas Perda anti orang miskin sebagaimana sudah dikeluarkan Pemda DKI. Dengan begitu, maka pengentasan orang miskin adalah masalah bersama.

Ketiga,, karena uang beredar di Jakarta amat besar (diatas 70 persen) adalah penyebab datangnya manusia dari semua wilayah Indonesia, maka persolan menciptakan pola pemerataan capital atau dana negara harus dibicarakan dengan sadar dan tidak hanya dibicarakan ketika ada soal politik, seperti ada pemberontakan oleh daerah.

Banyak daerah tidak terima wilayahnya diekspoitasi Jakarta dan hanya mendapat remah-remah. Karena itu, konsep yang matang soal bagi hasil yang adil antar Pusat dan Daerah, juga juklak bagi orang daerah untuk menggunakan dana yang didapat dari eksploitasi sumberdaya alam itu dengan benar, akan ikut menentukan terselesaikannya persoalan orang miskin.

Selain eksploitasi itu, bagi daerah penghasil pajak atau cukai yang besar seperti Kediri dan Kudus tentu layak mendapat bagian dari trilyunan rupiah cukai yang mereka setor ke Jakarta. Pangsa yang didapat akan dapatdigunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor produksi yang lain.

Keempat, karena orang miskin yang ada di jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lain berasal dari sektor pertanian, maka upaya mengembalikan mereka ke sektor pertanian harus dilakuan. Cara-cara praktis yang sudah banyak diajukan oleh para ahli pertanian, diantaranya adalah dengan mengenalkan kembali para petani dengan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dan murah. Sehingga, semangat untuk kembali menjadi petani benar-benar nyata. Sektor perkebunan juga harus digarap dengan benar agar mampu menyerap tenaga kerja sehingga warga kita tidak harus pergi ke Malaysia menjadi TKI. Sementara hutan-hutan kita yang gundul, tentu saja perlu dipulihkan, dan dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin sektor kehutanan juga akan menyerap tenaga kerja.

Kelima, peran pengusaha khususnya pengusaha kelas menengah bawah, amat penting. Mereka tidak boleh jadi sapi perahan para politisi lokal. Karena itu harus ada juklak dengan pengawasan yang kuat agar mereka terfasilitasi dengan baik. Dalam hal ini kita layak meniru Cina dan Korea, dimana birokrasinya memberikan apresiasi kepada pengusaha yang menyediakan lapangan kerja bagi para penganggur. Bentuk apresiasi adalah pengurangan pajak dan tambahan fasilitas lain. Kita di Indonesia sudah melakukan langkah keliru dengan birokrasi yang membebani para pengusaha menengah kecil, dengan pajak yang mencekik juga pungli. Fasilitas yang diberikan di Cina dan Korea, secara langsung akan menyebabkan pengusaha senang berbisnis, pada gilirannya akan lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan kemudian akan berakibat langsung pada berkurangnya orang miskin di jalan-jalan. *****

AGUSTUSAN DENGAN DERITA TKI/TKW

Posted in Economy, Human Rights, Social on Agustus 20, 2007 by mfaried

AGUSTUSAN DENGAN DERITA TKI/TKW
Oleh : Moch. Faried Cahyono
Tulisan selesai ditulis : Mon, 20 Aug 2007
Untuk beritajatim.com (tidak dimuat)

Setiap bulan Agustus media massa Indonesia selalu menyajikan berita heboh mengenai TKI/TKW korban kekerasan di Malaysia. Mengapa kejadian tragis atas warga kita itu terjadi di bulan Agustus dimana seharusnya orang punya waktu sejenak bersenang-senang dengan acara agustusan? Itu karena pada bulan itulah ritual penertiban atas migrant workers asal Indonesia di Malaysia dilakukan. Pemerintah Malaysia menunjukkan diri sebagai pemerintah yang tertib dalam mengelola pekerja asing. Harap maklum, yang datang ke Malaysia tidak hanya pekerja yang baik-baik saja, tapi ada juga rombongan criminal pencopet dan perampok atau tukang kelahi. Pihak oposisi Malaysia biasanya menyuarakan pentingnya penertiban itu dari kacamata politik yang berbeda. Tapi, sesungguhnya, jika penertiban atas migrant workers illegal di Malaysia, terutama TKI/TKW, maka ekonomi Malaysia sedikit banyak terpengaruh. Jika ditertibkan dan harus dipulangkan karena tak berijin, maka yang terkena imbas adalah industri-industri Malaysia (elektronika dan konstruksi). Industri perkebunan karet dan kelapa sawit akan langsung macet, karena para pekerjanya penderes dan pemetiknya, berasal dari Indonesia. Maka kong kalikong, tahu sama tahu dilakukan pada bulan Agustus. Pemerintah Malaysi akan melakukan penertiban secara terbatas, sementara para pelaku bisnis akan menyesuaikan diri.

Ada begitu banyak migrant workers di Malaysia, yang penduduknya hanya seperlima penduduk Indonesia. Terbanyak tentu dari Indonesia, sekitar 1 juta orang. Sebagian besar, mungkin ilegal. Data tentang tepatnya berapa orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, berbeda antar instansi Malaysia dan Indonesia. Dari berbagai jenis TKI/TKW di Malaysia itu, yang mendapat sorotan tajam dalah TKI/TKW yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Tak hanya media di Indonesia yang menyorot, media Malaysia yang rata-rata konservatif, takut bredel, itupun akan memberitakan dengan tajam soal ini. Media menganggap, korban seksual adalah sama dengan korban perbudakan seksual. Perbudakan manusia adalah bentuk pelanggaran HAM paling kuno, yang harus diatasi.
Saya sendiri pernah melakukan investigasi soal ini ketika mendapat kesempatan ke Malaysia pada Mei 2003. Atas kebaikan hati seorang pejabat Kedubes RI Kualalumpur, saya dipertemukan dengan 5 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) korban perbudakan seksual di kantor Kedubes RI Kualalumpur. Peristiwa pada Mei 2003 itu masih saya ingat sampai sekarang, dan sangat menyedihkan melihat bahwa situasi kini tak banyak berbeda dengan saat ini. Yang saya temui waktu itu adalah para perempuan muda, wajahnya rata-rata menarik untuk ukuran desa atau kampung, tapi kusut penuh duka. Trauma belum hilang dan mereka merasa menjadi manusia sehina-hinanya.

Wawancara dengan mereka tidak mudah pada awalnya. Tapi, kemudian dengan lancar mereka bercerita nasib pilu yang dialami. Mereka datang dari berbagai wilayah pelosok Indonesia. Mendaftarkan diri lewat PJTKI di dekat tempat masing-masing. Iming-iming menjadi penyanyi, penjaga restoran dan sejenisnya dengan gaji 4 kali lipat yang didapat di tempatnya sendiri, amat menggiurkan. Lalu begitulah, dengan menjual apa saja barang milik yang bisa digunakan untuk biaya, mereka berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta, mereka terbang ke Kalbar menyeberangi perbatasan masuk ke Malaysia. Kecurigaan mulai muncul ketika mereka mulai diajak main kucing-kucingan dengan petugas, baik saat di perbatasan Indonesia, maupun ketika masuk ke Malaysia. Mereka kemudian diangkut lagi dengan pesawat ke Kuala Lumpur dengan pesawat. Berbeda dengan TKI/TKW yang lain yang diangkut berombongan, mereka dibawa oleh mobik pribadi atau taxi penjemput ke pusat kota. Mereka diminta diam sampai tempat tujuan. Dan baru mereka tahu bahwa mereka dipekerjakan sebagai budak seksual sesampai di daerah hiburan Kualalumpur.
Seorang korban mengaku, berapapun lelaki hidung belang yang datang, harus dilayani, siang malam. Ini harus mereka terima karena harga mereka tinggi, dan kalau ingin pulang ke Indonesia membawa uang, mereka harus lebih giat bekerja. Korban ini mengaku hanya diberi waktu istirahat dari tamu, jika datang bulan tiba. Bahkan ada seorang korban yang mengaku disekap di hotel saja, bahkan sinar matahari terbuka pun tak sempat dilihatnya. Dia berhasil lolos sampai Kedubes RI sesudah ditolong oleh seorang klien yang kasihan padanya. Seorang yang lain mengaku disekap di sebuah kondominium Kuala Lumpur. Korban ini mengaku sering dihajar dan diancam bunuh oleh penjaga yang kejam. Dia berhasil lolos dengan melompat dari lantai 3 kondominium, tetap hidup hanya karena ketika jatuh, tubuhnya tertahan bagian bangunan di bawahnya. Kemudian dengan nekat dia lari ke jalan raya, dan ditolong seorang sopir taxi Kualalumpur yang lantas membawnya ke Kedubes RI di Malaysia. Kasus-kasus seperti ini masih dialami sebagian TKI/TKW kita di Malaysia, dan pengembalian serta pemulihan dari trauma, menjadi pekerjaan tambahan para petugas di Kedubes RI Kualalumpur.
Tentu saja, tidak semua TKI/TKW mengalami nasib buruk sebagaimana di atas. Dari 1 juta TKI/TKW itu ada sebagian kecil TKI/TKW yang terhormat statusnya. Kesulitan ekonomi yang dialami RI dan tidak juga selesai tenaga terdidik dan ahli memilih bekerja di Malaysia. Para insinyur perminyaan, ahli tata kota, juga para pilot adalah diantaranya. Mereka memiliki arena perkumpulan semacam arisan di setiap bulan. Pengajian-pengajian diadakan di arena pertemuan itu. Buruknya ekonomi Indonesia juga memancing banyak warga terpelajar Indonesia memilih tinggal dan jadi warga Malaysiua. Sahidul Amin, seorang dosen di salah satu Universitas Islam Negeri yang sempat mengambil S-3 di Universtitas Malaya menceritakan, adanya kecenderungan besar para pelajar Indonesia di Malaysia setelah lulus, ingin tetap tinggal di Malaysia dan menjadi warga Negara Malaysia, karena ingin sejahtera. Mereka akan bergabung dengan para pilot, insinyur dan pekerja professional kerah putih lain, mengisi lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Petronas, dan perusahaan Negara maupun swasta besar Malaysia. Mereka disukai karena selain ahli dan pekerja keras, juga karena biasanya gaji yang mereka tuntut lebih rendah dibanding warga asli Malaysia. Karena Malaysia adalah negeri kaum pendatang, maka para penguasanya pun sering memiliki ikatan romantisme dengan daerah asal. Mereka mengingat asal-usul kakek atau neneknya yang berasal dari Indonesia. Maka ketika menjadi pejabat pun, mereka mengutamakan para TKI/TKW yang berasal dari Indonesia. Romantisme yang sama juga dimiliki oleh para pejabat dan anggota legislative yang berasal dari etnis Cina dan India. Mereka juga menginginkan para migrant workers yang berasal atau dekat dengan etnis mereka. Persaingan terselubung dalam memperjuangkan jatah migrant workers asal etnis ini terjadi antar pejabat tiga etnis itu. Soal ini sering tidak dipahami oleh media dan pejabat kita, yang mempertanyakan kepada pemerintah Malaysia, jika terjadi pengusiran TKI/TKW ilegal.

Pembangunan ekonomi yang gegap gempita dan berhasil di Malaysia juga menyediakan begitu banyak lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang yang tidak disukai warga asli Malaysia. Peluang kerja menjadi pembantu rumah tangga, tukang kebun, cleaning service, kuli bangunan, penjaga keamanan dan pekerjaan lain yang kotor, kasar dan berbahaya, ditawarkan kepada para TKI dan para migrant workers dari berbagai belahan dunia. Peluang lain yang menyebabkan Malaysia mendapat cap buruk adalah peluang kerja di dunia hiburan, dimana dibutuhkan begitu banyak, maaf, pelacur, untuk bekerja di industri hiburan Malaysia. Contoh-contoh yang disampaikan di tas adalah yang dipaksa menjadi budak seksual. Di kancah internasional, kini Malaysia mendapat cap buruk sebagai tempat tampungan human trafficking. Terhadap tuduhan ini, pemerintah Malaysia tak dapat menolak, dan ironisnya asal manusianya, sebagian besar dari Indonesia.
Atas banyaknya migrant workers yang berasal dari Indonesia itu, ada pendapat yang berbeda-beda. Seorang imam masjid besar di Selangor mengatakan, masjidnya ramai karena ada pengajian dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para TKI. Menurut pak Imam ini, kaum muda Malaysia yang mendapat subsidi berlebih dari pemerintah, kini menjadi warga yang malas. Apa-apa dilakukan orang Indonesia. Dan itu mengkhawatirkan hati para orangtua seperti imam besar masjid ini. Selain itu, di kalangan aktivis maupun seniman Malaysia, Indonesia tetap lah panutan. Aktivis dan seniman Malaysia kagum pada para aktivis Indonesia yang begitu berani menentang Suharto, menjatuhkan rejim otoriter dan membangun demokrasi. Mereka juga kagum akan begitu kayanya tradisi berkesenian di Indonesia. Fathi Anis Omar, salah seorang aktivis yang juga mantan wartawan, mengagumi karya-karya intelektual Indonesia. Namun, dia juga menyatakan keherannya bagaimana bangsa Indonesia yang demikian kaya dengan pemikiran, tidak mampu membawa kesejahteraan pada rakyatnya. Buktinya, mereka harus bekerja mencari makan di Malaysia. Ini mengherankan, katanya.
Selain soal positif yang dilakukan para pekerja kita, citra negative juga terjadi. Warga Malaysia kini menganggap warga Indonesia berkelas lebih rendah, karena selain Malaysia lebih makmur dan jadi tujuan belajar (sesuatu yang berkebalikan dibanding masa awal kemerdekaan hingga 1980 awal), rombongan manusia yang datang juga disertai dengan tindak kriminalitas yang tinggi. Perkelahian antar subetnis dari Indonesia juga terjadi di Malaysia antar TKI (legal maupun illegal).
Warga Melayu Malaysia merasa mereka menjaga nilai-nilai Islam dengan ketat. Mereka tidak suka melihat cukup banyak gadis-gadis TKW Indonesia mencari tambahan dengan menjajakan diri dekat lokasi asrama industri yang mempekerjakan TKI/TKW. Istilah ‘Indon’ untuk sebagai sebutan TKI/TKW, sebetulnya merupakan istilah hinaan atau pengkastaan yang lebih rendah dibanding Melayu. Karya-karya hebat orang Indonesia di negeri Malaysia, tidak akan begitu dikenang, kalah dengan citra buruk TKI/TKW yang menyebar atau disebarkan dengan sengaja atau tidak, dan citra ‘Indon’ sebagai kasta rendah manusia di Malaysia.
Lalu, apakah yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan? Seorang pejabat di Kedubes RI di Malaysia mengatakan, bahwa persoalan TKI/TKW, tidak cukup ditangani oleh pejabat setingkat Kedubes saja. Pembicaraan mengenai bagaimana TKI harus dimulaikan sebagai penghasil devisa dan bagaimana perlindungan untuk memuliakannya, harus dilakukan oleh instansi terkait di tingkat para menteri. Repotnya, seringkali rapat untuk ini tidak bisa dilakukan dengan baik, karena para wakil departemen dan instasi terkait, tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan.
Padahal, bagaimana TKI diberangkatkan dan harus terseleksi terdidik dengan baik, bagaimana mereka terdata dan terawasi serta terlindungi ketika bekerja di Malaysia. Demikian juga ketika pulang, mereka tidak dipalaki di negeri sendiri, sejak kedatangan di bandara, membutuhkan perencanaan kebijakan yang kokoh. Kata pejabat ini, Malaysia menyimpan peluang kerja yang banyak, tapi akan selalu ada ekses negative yang berlebih, jika perencanaan di tingkat pusat tidak dilakukan dengan baik.
Di lapangan, akan selalu ada korban yang membutuhkan advokasi hukum. Seorang kawan advokad di Malaysia menyarankan agar lembaga bantuan hukum dari Indonesia harus lebih banyak yang turun melayani korban. Advokasi yang tidak terencana dengan baik juga akan menyebabkan para korban hanya terberitakan, namun tidak terlindungi dengan baik.

Namun, di luar yang sudah disampaikan di atas, tantangan terbesar yang harus dijawab pemerintah Indonesia adalah, bagaimana agar di wilayah sendiri tersedia lapangan pekerjaan yang cukup. Perencanaan pembangunan yang berorientasi tidak hanya pada kepentingan pasar, mestilah dilakukan, sehingga orang Indonesia tidak harus menjadi tenaga kasar di luar negeri. Dan tradisi melihat penderitaan warga bangsa setiap Agustusan bisa diputus. ****

Moch. Faried Cahyono adalah peneliti pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, pernah melakukan riset mengenai TKI/TKW di Malaysia dengan dukungan fellowship dari South East Asia Press Alliance (SEAPA) Bangkok 2003.

TANAH UNTUK KORBAN LUMPUR LAPINDO

Posted in Economy, Social on Agustus 15, 2007 by mfaried

TANAH UNTUK KORBAN LUMPUR LAPINDO
Oleh : Mohammad Na’iem dan Moch. Faried Cahyono
Dimuat di Koran Tempo, edisi Rabu 15/8/07

Sampai hari ini nasib korban lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, masih belum menentu. Penyelesaian tuntas dan bermartabat -tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi pemerintah dan pengusaha- belum ditemukan. Korban lumpur masih bertahan dalam derita di tengah sisa kesabaran. Sementara pemerintah dan kelompok Bakri sebagai pengusaha, tetap tersandera oleh janji menyelesaikan masalah.

Bagi pemerintah, tidaklah mudah menyelesaikan persoalan ganti rugi, karena constraint anggaran dalam skema tight money policy sesuai arahan IMF-World Bank tak mudah dilanggar. Dalam praktek anggaran, semua dana sudah ada posnya masing-masing dan ’ dijagai, dengan peraturan untuk mencegah korupsi, namun ini berimplikasi pada tiadanya dana untuk keperluan mendadak, khususnya jika ada bencana.

Sementara itu di pihak pengusaham, Bakri Group sebagai pemilik Lapindo, tidak lah bisa diharapkan berpikir sebagai pihak penyelesai tunggal. Bagaimanapun namanya pengusaha, pemilik Lapindo tetaplah sebuah badan usaha yang menghitung untung rugi. Jika, pengeluaran untuk biaya sosial mencapai batas yang bisa diterima mereka, maka hitung-hitungan yang kemudian dilakukan adalah kembali ke soal menang kelah, untung atau buntung, sementara ukuran moralitas dalam kaitan dengan korban Lapindo, akan diabaikan. Sementara itu bagi rakyat yang menjadi korban, tanpa turunnya keputusan pemerintah yang tepat, dan bantuan dari Lapindo, tidak ada jalan keluar dari nasib buruk yang tiba-tiba terjadi. Jika tuntutan tidak dipenuhi, maka radikalisme yang terjadi, mungkin akan menghasilkan kerusakan yang lebih parah lagi. Pada tiga kepentingan itu tarik menarik terjadi, dan dengan perhitungan itu pula, skema penyelesaian ini disusun.

Hal penting yang juga harus diperhaitkan adalah bagaimana perkembangan paling mutakhir di lapangan, Kini, akibat tidak adanya penyelesaian yang relative tuntas atas masalah, menyebabkan konflik terjadi antar dan inter tiga pihak (pemerintah, pengusaha dan warga masyarakat yang didampingin NGO atau dipimpin para tokohnya) ibarat benang kusut yang sulit diurai.

Apakah memang tidak ada penyelesaian rasional dan bermartabat untuk kasus lumpur ini? Tentu saja ada. Rasional yang dimaksud adalah penyelesaian yang masuk akal bagi tiga pihak (pemerintah, pengusaha dan rakyat sekaligus), praktis karena bisa dilaksanakan dengan ketersediaan sumber daya dan dana yang ada.

Penyelesaian juga harus bermartabat, maksudnya adalah bermartabat tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi pengusaha, terlebih bagi korban lumpur Lapindo. Pemerintah dianggap bermartabat jika ia tetap bertanggungjawab pada rakyat. Pengusaha dianggap bermartabat jika memiliki kepedulian pada masyarakat. Jalan itu ada dan dapat dilakukan segera. Pihak-pihak diatas rakyat (pengusaha dan pemerintah) tidak perlu mencari cara menghindar apalagi lari dari tuntutan menyelesaikan masalah lumpur Lapindo.

Lahan bagi korban

Problem pokok yang harus dipecahkan bagi korban lumpur Lapindo adalah tiadanya lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha, Tiadanya lahan kemudian merembet kepada tiadanya kepastian usaha, bahkan tiadanya kepastian hidup dalam waktu yang tidak terpridiksi sampai berapa lama akan berlangsung.

Namun penyelesaian menyeluruh bisa dimulai jika pemerintah segera menyediakan lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha. Caranya, dengan pengalihfungsian, sebagian kecil saja, lahan hutan jati yang ada di Jawa, yang pengelolaannya dilakukan oleh Perhutani, untuk dijadikan kawasan pemukiman korban Lapindo. Luas hutan di Jawa, total jika dihitung, kurang lebih mencapai 2 juta hektar. Kalau Presiden memangil Direktur Utama Perum Perhutani dan miminta persetujuannya untuk alih fungsi lahan itu, tentu Dirut Perum Perhutani tidak akan dapat menolak karena sifatnya sangat emergency. Lahan yang akan digunakan dapat dipilih lahan lahan hutan yang kondisinya marjinal atau kurang produktif untuk kepentingan produktivitas hutan. Jumlah lahan bisa dihitung sesuai kebutuhan, misalnya antara 2000 sampai 5000 hektar. Sejak awal data statistic menyangkut siapa saja korban, berapa jumlah kerugian menjadi amat penting, dan dari statistic itu, dibangun satu pola baku bagaimana lahan eks Perhutani itu bisa dibagi.

Lalu, lahan manakah yang akan diberikan kepada para korban Lumpur Lapindo itu? Memenuhi permintaan para korban yang menginginkan untuk tetap tinggal dekat tanah warisan leluhur, maka lahan Perhutani yang dipilih adalah lahan yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan, KPH Probolinggo, atau KPH Malang, Jawa Timur. Jumlah 2000-5000 hektar lahan marjinal Perhutani di 3 tempat itu kami kira sudah dapat mencukupi bagi kebutuhan tetinggal dan tempat usaha para korban.

Ketika keputusan untuk mengalihfungsikan lahan Perum Perhutani menjadi lahan pemukiman dan usaha itu, maka langkah yang harus dilakukan kemudian adalah langkah teknis berikutnya. Tapi, paling tidak sudah ada keputusan paling pokok, bahwa korban lumpur sudah akan mendapatkan tanah untuk tempat tinggal dan usaha. Langkah berikutnya melibatkan kelompok Bakri sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab dan sejauh ini tidak ingin disebut tidak bertanggungjawab sebagai pemicu atas seluruh masalah yang muncul. Yaitu dengan memberikan dana untuk pembangunan perumahan dan tempat usaha bagi para korban. Pada saat bersamaan dibuka pula peluang pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun sarana lain seperti masjid, taman dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu, maka soal-soal sara harus diperhatikan. Bantuan kepada warga beragama, hendaknya diperhatikan bantuan yang sifatnya substantive agama, dan bukan bangunan formal agama.

Langkah lebih lanjut sudah barang tentu memulihkan kehidupan mereka agar normal kembali, dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dana yang mungkin dianggarkan oleh pemerintah adalah dana subsidi untuk hidup, misalnya selama 1 tahun, sampai masyarakat bisa dilepas ke pekerjaan semula. Akan lebih baik lagi kalau kemudian pemerintah memberikan fasilitas penunjang yang memungkinkan terbukanya kembali peluang kerja bagi mereka, misalnya dengan menanam dengan pola penanaman secara tumpang sari, dimungkinkan menanam tanaman jambu mete diantara tanaman kayu jati (seperti contoh di Vietnam), Alternatif lain dari jambu mete adalah mangga probolinggo, jambu madura, klengkeng dataran rendah dll. Pihak perusahaan makanan juga bisa ikut membantu memulihkan kehidupan ekonomi warga dengan menampung hasil produk kedele, kacang tanah untuk industri kecap atau makanan ringan. Demikian juga produk yang lain, sehingga selain ekonomi segera pulih, ada nilai tambah dari hasil produk pertanian warga.

Tentu di dalam lahan eks Perhutani tersebut, dimungkinkan pula tersedia lahan pengganti untuk industri-industri yang ikut tenggelam oleh Lumpur. Dengan begitu penyerapan tenaga kerja terjadi, dan secara umum ekonomi Jawa Timur, bisa segera dipulihkan.

Menyangkut pengelolaan lahan seluas 2000-5000 hektar lahan eks Perum Perhutani tesebut tentulah harus dikelola dengan cara pengelolaan yang benar. Cara pengelolaan yang bisa dipilih diantaranya adalah dengan pendekatan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Lahan tersebut sejak awal tetap harus diarahkan sebagai hutan dengan tempat tinggal, dimana fokus produk lahan tidak hanya kayu, tapi juga tanaman-tanaman musiman komersial dan tanaman . Wara masyarakat harus dipandu hinga dapat melakukan penanaman yang sejak dalam rencana sudah menggunakan bibit tanaman, pola tanam, jenis tanaman terpilih terseleksi dalam satu sistem silvikultur (budidaya) secara intensif. Bibit tanaman diupayakan dari bibit yang unggul, terseleksi, ditanam ditanam di lingkungan yang optimal, dan dijaga keberadaannya dalam kondisi sehat hingga akhir daur. Para aktivis kehutanan bisa masuk dalam kerja besar ini.Dari apa yang dihasilkan dari hutan rakyat dengan sistem pengelolaan yang intensif ini maka akan muncul pula industri kecil rakyat, berbagai produk buah-buahan, home industri, dan menginisasi pula banyak peluang usaha memanfaatkan produk dari hasil yang dalam hutan. Dengan demikian mereka tidak hanya diberi ikan, tetapi lebih kea rah diberi pancing untuk berkembang lebih optimal, dalam kehidupannya sendiri.

Bagaimana dengan lahan eks lumpur Lapindo jika di masa depan bisa digunakan lagi. Sejak awal harus ada keputusan bahwa lahan tersebut adalah lahan negara, yang peruntukannya, jika kondisi sudah memungkinkan, akan dihutankan kembali. Pengelolaan diserahkan kepada Perhutani. Dengan demikian, Perhutani pun tidak begitu dirugikan. Dengan demikian potensi konflik jangka pendek (penjarahan dan sejenisnya) maupun potensi konflik jangka panjang bisa diminimalisir.

Bagaimana dengan kelolompok Bakri yang sudah menderita rugi secara ekonomi, dan dalam kacamata bisnis, tentu tidak dianggap tidak ada. Pemerintah bisa memutuskan satu langkah khusus, misalnya, memberi kelompok Bakri lahan tambang senilai Lapindo, di tempat yang lain, sebagai ganti kerugian atas ekplorasi Lapindo, tetapi dengan catatan, bahwa pihak Lapindo memang melaksanakan tugas sebaimana dibenkan kepadanya. Namun apabila pemilik Lapindo tidak menuntut ganti untung dikemudian hari, itu tentu akan lebih baik.

Hal yang mesti diatur dan harus terselesaikan juga adalah bagaimana agar berbagai pihak yang kini berkonflik akibat lumpur Lapindo (rakyat, pengusaha, pemerintah) bisa menyepakati penyelesaian ini dengan kepala dingin. Penyelesaian yang diusulkan itu tentulah bukan penyelesaian yang sempurna pada semua pihak (first best solution), tetapi pilihan cara yang paling mungkin (second best solution) dilakukan, hingga semua pihak (rakyat, pemerintah dan penguasa), tetap duduk sebagai pihak-pihak yang bermartabat. Rakyat korban tidak menjadi pengemis. Pemerintah tetap dapat disebut sebagai yang bertanggungjawab. Sementara Bakri Group sebagai pemilik Lapindo, akan tercatat sebagai kelompok usaha yang bertanggungjawab pada masyarakat korban ekplorasi.. Dalam hal ini, peran NGO yang terlibat dalam pendampingan warga masyarakat amatlah penting. ****

 

Tulisan versi asli. Versi edit dimuat Koran TEMPO 15 Agustus 2007

Mohammad Nai’em adalah Dekan Fakultas Kehutanan UGM dan guru besar bidang Pemuliaan pohon dan Silvikultur intensif

Moch. Faried Cahyono adalah Peneliti Ekonomi pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.

MEMBENAHI KAMPUS “TEROR” IPDN

Posted in SSR on April 10, 2007 by mfaried

MEMBENAHI KAMPUS “TEROR” IPDN
Oleh: Moch. Faried Cahyono
Peneliti pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.
Selesai ditulis: Tue, 10 Apr 2007

Setelah terjadi kematian begitu banyak, apakah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor akan dibubarkan? Sampai sejauh ini, semua pejabat tertinggi negara sudah memberikan komentar, usulan maupun rencana tindakan. Presiden Susilo Bambang Yudoyono sudah memutuskan membekukan sementara kegiatan praja (mahasiwa) IPTN. Penerimaan mahasiswa juga baru dinyatakan ditunda (Koran TEMPO, 10/4/2007). Belum jelas bentuk kongkrit tindakan atas institusi pendidikan kedinasan milik Depdagri ini. Tetapi, IPDN benar-benar sudah tercitra sebagai kampus “teror” yang menakutkan masyarakat.

Keraguan untuk langsung membubarkan IPDN –meskipun kematian mahasiswa selama pendidikan, diduga sudah mencapai 35 orang sejak 1990an- karena IPDN memang masih dibutuhkan dalam menyediakan lulusan siap pakai untuk jajaran birokrasi Pemda. Jika dibubarkan, belum ada pengganti.

Assesment yang yang kami lakukan di salah satu Pemda di Jawa tengah atas mahasiswa IPDN yang sedang magang di Pemda tingkat II mendapatkan hasil yang mendukung sinyalemen itu. Para magang (tahun ke-4) IPDN itu memiliki kemampuan teknis kepegawaian lebih baik dibanding pegawai lokal rekrutan Pemda setempat. Namun magang IPDN dinilai memiliki kesombongan bawaan dari IPDN. Mereka merasa sebagai warga negara “kelas satu” yang memiliki ilmu tata negara. Seorang pegawai di Pemda yang kami minta pendapatnya mengatakan, soal ego ljulusan IPDN akan selalu menjadi PR bagi para pegawai senior di Pemda. Para senior harus mendidik ulang lulusan IPDN, “membumikannya” mereka hingga kesombongan hilang atau berkurang, dan kemudian lulusan IPDN benar-benar dapat menjadi pegawai negeri yang baik.

Jika IPDN disepakati akan diperbaiki dan tidak dibubarkan, lalu apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya?

Kurikulum IPDN
Yang pertama harus diperbaiki adalah kurikulum. Tahun lalu, ketika terjadi kekerasan di IPDN terjadi, tema perubahan kurikulum ini mencuat. Jurubicara presiden Andi Malarangeng termasuk yang menyuarakannya. Perubahan kurikulum tentu saja penting karena sudah terjadi perubahan paradigma yang radikal dalam tata kelola pemerintahan baik di tingkat dunia maupun Indonesia. Dulu ketika didirikan, kerangka negara yang membingkai IPDN adalah kerangka otoriterianisme. Ide pokok negara otoriter Orde Baru adalah pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Sering pelaksanaan ide pembangunan dilakukan at al cost, dimana rakyat ditempatkan sebagai obyek. Kurikulum IPDN secara sadar atau tidak disusun berdasar paradigma otoriterianisme untuk mendukung tujuan praktis Orde Baru.

Kini, ketika jaman berubah, wajar jika rakyat menuntut aparat birokrasinya berubah. Mereka ingin birokratnya tidak hanya lebih ramah pada rakyat, tapi juga bisa bekerja profesional. Mereka harus paham apa maunya rakyat, juga bagimana perkembangan situasi yang berbeda dibanding jaman Suharto diantisipasi dengan benar. Dengan melihat kurikulum IPDN serta materi ajar sebagaimana nampak dalam buku-buku teks yang di IPDN, kita bisa menyimpulkan, bahwa, sebenarnya ide reformasi sudah masuk di IPDN.

Namun, kurikulum yang berubah belum menjadi satu-atunya jaminan perubahan IPDN dan perubahan orientasi pendidikan, karena kurikulum hanyalah satu bagian saja dari sistem pengajaran. Adanya tradisi kekerasan yang inheren dalam metode pengajaran/pendidikan IPDN adalah soal yang meyakinkan kita semua, bahwa IPDN sesungguhnya tidak berubah dari masa sebelumnya, sebagai pendidikan jaman negara otoriter Orde Baru.

Tradisi kekerasan
Untuk menghilangkan tradisi kekerasan di IPDN, hal penting pertama yang harus dilakukan adalah: memahaminya. Seorang pakar konflik dapat memahami bagaimana tradisi, berkembang dan mapan cara yang sederhana. Yaitu, dengan melakukan pengamatan mendalam misalnya selama 1-2 minggu, 24 jam penuh, atas kegiatan di IPDN dari sejak para praja dan seluruh pendukung pendidikan, sejak pagi hingga kembali pagi, sejak bangun tidur hingga bangun tidur.

Dengan cepat akan diketahui, apakah kegiatan keseharian praja identik dengan pendidikan yang secara pasti menanamkan dan menumbuhkan budaya kekerasan. Misalnya, dengan melihat cara menghukum praja yang dianggap salah, sudah bisa diketahui apakah cara menghukum yang dipilih adalah cara yang justru mengajarkan dendam. Dendam yang tak tersalurkan pada pendidik, akan disalurkan pada yunior, atau kalau sudah bekerja di masyarakat, kepada rakyat yang harusnya dilayani. Kita juga bisa menilai apakah pola pengajaran, pola latihan, pola indoktrinasi atau penanaman nilai, kebiasaan tertulis maupun (terutama) yang tidak tertulis yang dipraktekkan selama bertahun mengarah pada penanaman budaya kekerasan. Penanaman nilai –baik atau buruk- bisa dengan mudah dilakukan pada usia anak didik sebagaimana praja IPDN.

Jika tradisi kekerasan memang dibangun dengan kebiasaan keseharian, maka penyelesaian dari Mendagri untuk IPTN –dengan kaus Cliff Muntu- yang hanya menggganti pejabat rektor, menghukum para terdakwa, dan penyelesaian cepat lainnya, tidaklah cukup. Tradisi kekerasan yang ada akan tetap eksis. Kekerasan yang menghasilkan kematian yang lain akan tetap terjadi di kemudian hari. Langkah yang dibutuhkan adalah mengganti tradisi kekerasan dengan tradisi baru yang baik. Kita memiliki banyak ahli dari perguruan tinggi (PT) maupun diluar PT, yang bisa membuat konsep mengenai ini.

Perubahan sarana dan prasarana fisik
Perubahan tradisi kekerasan menjadi tradisi baru baru yang baik, tidak akan mudah dilakukan jika tak ada dukungan sarana dan prasarana. Menata kembali sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti gedung dan peralatan, amat vital. Dengan melihat susunan bentuk dan susunan bangunan seperti ruang kelas, ruang makan, perpusatakaan, taman, juga asrama , serta melihat susunan/komposisi meja kursinya, kita dengan cepat bisa menyimpulkan bahwa desain bangunan dan prasarana lain memang secara substantif, tak beda dengan bangunan untuk pendidikan militer. Militer yang disebut disini adalah militer tempo doeloe yang didesain untuk menghadapi ancaman dari luar, khususnya perang. Jika paradigma militer kita juga pelan-pelan berubah, mengapa di IPDN tidak?

Khusus mengenai bangunan pengasramaan praja perlu mendapat perhatian lebih. Pengasramaan diyakini akan membantu anak atau peserta didik membentuk karakter diri, dari karakter crowd menjadi community. Apakah karakter yang dibentuk nantinya berfungsi sebagai pelayan rakyat (pamong praja) atau pemobilisir/pengerah rakyat (pangreh projo) tentu saja berbeda dan membutuhkan bentuk sarana asrama yang beda. Penataan taman, pohon dan bangunan maupun sarana pendukung juga akan menentukan apakah ruang-ruang pendidikan yang ada adalah ruang humanis saling interaksi setimbang, atau ruang non dialogis. Disiplin psikologi sosial akan sangat membantu memahami ini. Nantinya dibutuhkan arsitek yang cocok untuk kebutuhan ini.

Sumberdaya pendukung
Yang tidak kalah penting dan terpenting untuk memberbaiki IPDN adalah mengganti sumberdaya pendidik dan pelatih di IPDN. Dengan apa yang sudah terjadi, kita paham bahwa (mayoritas?) pengajar dan pelatih serta (terutama) sistem pengajaran dan kepelatihan yang diterapkan di IPDN memang tidak mendukung tradisi pendidikan lembaga pendidikan dinas sipil di era keterbukaan. Karenanya, program reorientasi harus dilakukan terhadap para pengajar dan pelatih. Mereka harus paham perubahan, pelaksanaan kurikulum baru. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk berubah dan memiliki kemauan keras untuk menciptakan tradisi baru dalam pendidikan kedinasan Depdagri yang mengedepankan profesionaliseme, dan bukan kekerasan.

Soal-soal pemahaman teknis pengajaran menjadi penting di sini. Para dosen harus mampu mengubah cara mengajar yang lebih dialogis. Pelatih fisik yang biasa mendidik dengan pola hukuman ala militer, harus menggantinya dengan pola sangsi yang akan menghasilkan lulusan yang berdisiplin tinggi. Toh lulusan IPDN tidak didesain untuk siap menghadapi perang. Mereka juga tidak untuk kepentingan memobilisir rakyat pemilu maupun tujuan pembangunan semu ala Orde Baru. Tetapi, mereka diharapkan siap melayani rakyat secara profesional, dan di dalam diri mereka ada kebiasaan hidup sehat dan disiplin diri yang tinggi.

Soal tingginya angka mati itu menunjukkan pula bahwa cara pelatihan kemiliteran yang dilakukan di IPDN pun, secara teknis banyak yang keliru. Seorang Kolonel AD yang kami wawancara menyebut, bahwa cara berbaris dan berjalan mahasiswa IPDN bukan cara militer, meskipun mereka ”bergaya” militer. Seorang pelatih fisik di Akpol menyebut, dengan melihat cara memukul para senior IPDN, menunjukkan bahwa cara memukul untuk hukuman yang hanya menimbulkan sakit yang tidak membahayakan, kemungkinan besar tidak diajarkan di IPDN. Misalnya, tamparan ke wajah yang ”benar” adalah dengan ujung jari, dan bukan dengan telapak tangan bagian dalam.

Tentu akan lebih baik lagi kalau pembenahan yang dilakukan berhasil meniadakan kekerasan ala pendidikan tentara dan polisi. Tetapi, menghilangkan secara tiba-tiba satu kebiasaan, meskipun itu kebiasaan melakukan kekerasan, tanpa memberi alternatif, bisanya akan menciptakan ketidakseimbangan baru dalam ”sistem”. Akan banyak orang stres tidak hanya para mahasiswa senior yang membutuhkan pelampiasan dari perilaku senior terdahulu, tetapi juga para pelatih yang biasa bersikap seperti itu juga akan setres. Jika dihilangkan, maka pelayanan konseling harus dilakukan .

Cara yang lain, dibuatkan mekanisme penyaluran ”energi” kekerasan yang tepat. Misalnya, dengan menciptakan ruang-ruang kompetisi yang lebih banyak untuk jenis-jenis olahraga keras maupun olahraga fisik. Jika itu jadi tradisi, maka IPDN bisa diarahkan untuk menjadi salah satu penghasil atlet nasional untuk bidang-bidang olahraga tertentu. Jika ini dipilih, maka para pakar olahraga dan kesehatan harus diturunkan untuk menilai sistem secara periodik untuk mengetahui bahwa yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi.

Memutus rantai kekerasan
Waktu dibutuhkan IPDN untuk melaksanakan kurikulum baru, memperbaiki sarana dan prasarana, mereorientasi ulang para pengajar dan pelatihnya, serta menghilangkan tradisi kekerasan. Pada kenyataannya, memang tidak ada penyelesaian sesaat. Mengganti pejabat rektor di IPDN yang kapabel, memecat praja atau pelatih yang membuat kesalahan, memang perlu. Jika perubahan mendasar ingin dilakukan, maka penerimaan mahasiswa harus ditutup selama 3 tahun, sampai seluruh prasarat kurikulum, sumberdaya pengajar dan pelatih, sarana dan prasarana serta tradisi kekerasan sudah dibenarhi.

Tentu, akan tetap ada sejumlah orang dari jenis ”kepala batu” yang menganggap cara lama dalam pendidikan IPDN maupun kekerasan yang terjadi di IPDN bukan merupakan masalah. Jenis orang yang tidak mau berubah seperti inilah yang harus dikeluarkan dari IPDN, atau dipindah di tempat yang lebih tepat. Namun, jika ternyata jenis orang ”kepala batu” ini tetap merupakan mayoritas di IPDN, maka penutupan IPDN adalah cara yang paling baik, dan dicari cara lain yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan Pemda-pemda akan birokrat profesional. *****

Data penulis:
Moch. Faried Cahyono
Peneliti pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM
Alamat kantor: Sekip K-9, Bulaksumur, Yogyakarta
Phone/fax : 0274-520733
Mobile : 081 567 17 8 42
Email :

KERJA DOSEN DAN UMUR PENDEK

Posted in Social on Agustus 23, 2006 by mfaried

KERJA DOSEN DAN UMUR PENDEK

Oleh : Moch. Faried Cahyono

Selesai diitulis Wed, 23 Aug 2006

Apakah bekerja sebagai dosen identik dengan umur pendek? Olok-olok serius itu masih juga terjadi hingga lewat dua minggu sesudah Riswanda Imawan, pakar politik UGM, dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. UGM untuk kesekian kalinya, kehilangan dosen terpilih yang meninggal dalam usia relatif muda. Riswanda Imawan, meninggal dunia pada usia 51 tahun, jauh dibawah umur rata-rata orang Indonesia yang mencapai 67 tahun. Ini adalah kehilangan dosen terpilih untuk yang kesekian kalinya bagi UGM. Salah seorang anggota Majelis Guru Besar UGM bahkan mencatat selama 4 tahun belakangan ini UGM telah kehilangan 60 orang dosennya. Mayoritas mereka, meninggal dibawah usia 60 tahun. Hanya 4 orang yang meninggal dengan usia diatas 60 tahun.

Kematian Riswanda, diluar Allah menghendaki, sebagaimana seringnya orang mati relatif muda, ternyata menimbulkan kesimpulan penting. Bahwa bekerja sebagai dosen intelektual di jaman kini, bisa jadi bukan pekerjaan yang sehat. Irwan Abdullah, Direktur Pasca Sarjana UGM mengatakan, kematian banyak dosen UGM dibawah usia rata-rata manusia Indonesia bisa jadi karena keharusan bekerja ekstra keras untuk kebutuhan survive secara ekonomi Selain itu beban sosial seorang intelektual seperti dosen di Indonesia, di luar pekerjaan pokoknya mengajar, lebih berat dibanding negara maju. Selain gaji lebih rendah, dosen universitas seperti UGM umumnya dikenai tuntutan untuk ikut andil menciptakan masyarakat yang lebih baik

Begitulah kini, sementara kalangan dosen yang dekat dengan almarhum, mulai memikirkan cara untuk tidak ”terlalu serius” berpikir soal negara, lebih rajin berolah raga, juga mulai mengurang kegiatan mengajar dan proyek yang terlalu banyak, agar hidup lebih sehat. Pekerjaan sebagai dosen itu sendiri adalah pekerjaan yang amat dekat dengan stress. Selain mengajar, ada keharusan menulis laporan penelitian, tulisan iliah, juga kerja-kerja administratif yang dilakukan dalam tegat ketergesaan. Kini dengan demi panjang umur, maka kegiatan yang terlalu banyak harus dikurangi, diantaranya adalah jam mengajar. Harap maklum, di UGM, seorang dosen bisa mengajar sampai 11 mata kuliah per minggu.

Ada alasan mengapa dosen harus mengajar begitu banyak mata kuliah. Pertama menyangkut kepakaran. Jumlah kelas yang lebih banyak, juga dibukanya banyak program baru pada tahun-tahun terakhir menyebabkan dosen harus meluangkan banyak waktu. Kebijakan semester pendek dengan memadatkan kuliah yang lazimnya 3-4 bulan menjadi 1-2 bulan membuat dosen sering tidak punya hari libur. Kadang proses belajar mengajar dipadatkan dalam satu minggu terus menerus atau week end asal bisa mengejar jumlah jam. Tapi, jika jujur, seperti diakui oleh seorang kawan Wakil Dekan di salah satu Fakultas Ilmu Sosial di UGM, dosen-dosen harus mengajar ekstra banyak, karena kalau tidak begitu, tidak akan survive secara ekonomi.

Soal tidak cukupnya gaji untuk hidup sebulan, adalah soal umum di Indonesia. Baik PNS, TNI maupun polisi kini tak cukup lagi mengandalkan hidup dari gaji. Persoalan gaji yang tidak cukup ini tidak dipecahkan oleh Presiden Yudoyono, malahan kebijakan pencabutan subsidi BBM, pendidikan dan kesehatan menjadikan gaji yang tadinya sudah pas-pasan benar-benar tidak cukup.

Lebih lanjut, kawan Wakil Dekan ini bercerita, gaji seorang dosen seperti dirinya yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun, hanya cukup untuk hidup 1 minggu. Bagi pensiunan dosen, situasi bisa lebih berat.. Salah satu Dekan Fakultas Eksakta bercerita, bagaimana dia sesungguhnya amat senang melibat para profesor emeritus tetap mengajar di alamamaternya meskipun sudah pensiun. Tapi, pak Dekan ini prihatin, karena para profesor sepuh itu kini tidak lagi mengajar sebagai aktualisasi diri atau pengembangan ilmu, tapi memang harus tetap mengajar karena pensiun sebagai profesor hanya Rp 1 juta-an. Gaji dan pensiun itu biasanya sudah habis untuk bayar listrik, telepon seluler, dan bensin.

Beratnya tekanan ekonomi itu, bisa ditelusuri karena dua sebab. Pertama karena gaji yang rendah sebagai trend umum pegawai negeri. Kedua, soal soal pola hidup. Berbeda dengan situasi 10-20 tahun lalu, jaman ini adalah jaman yang lebih konsumtif. Di lingkungan universitas pun, kebersahajaan mungkin telah atau hampir raib. Selain itu ada fakta, bahwa universitas tidaklah “sekaya” dulu. Fasilitas rumah dinas, kini tak diberikan pada dosen-dosen muda. Jika ingin membangun rumah, maka harus pandai-pandai mencari tambahan.

Tetapi, apakah perilaku kerja para dosen UGM yang terlalu keras dan rawan stress, itu adalah sesuatu yang unik dan datang ujug-ujug tanpa sebab musabab? Jawabannya tentu saja tidak. Ada banyak jawaban soal ini, secara umum barangkali karena paradigma pendidikan kini sudah berubah menjadi komoditi dagang.

Kondisi ini tak lepas dari perjalanan dunia ekonomi pasca perang Dunia II, ketika ide Negara Kesejahteraan raib berganti menjadi ide negara benar-benar berorientasi pada pasar, sebagaimana kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan atas saran IMF. Resep IMF yang dilaksanakan oleh pemerintah kita diantara yang pokok berkaitan dengan dunia pendidikan kita adalah soal anggaran negara yang harus diperketat dan subsidi harus dihapus.

Pencabutan subsidi harus dilakukan karena pendidikan bukanlah bentuk pelayanan publik, tetapi sebuah komoditi yang diperdagangkan. Dulu, ide ini pun mendapat perlawanaan dari banyak warga kampus, bahkan kampus-kampus Amerika, bahkan Cina dan Jepang. Negara Asia lain juga melawan, tapi tak berhasil. Sebagaimana di Indonesia, warga Thailand kini juga harus menerima pendidikan yang lebih mahal.

Berkurangnya anggaran tidak hanya dialami UGM, tapi juga universitas-universitas negeri lainnya. Mereka dipaksa mencari biaya sendiri, dan harus kreatif melobi sumber dana. Tantangan berkurangnya dana itu dijawab UGM yang kini menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) diantara yang pokok dengan membuka lebih banyak kelas, bahkan untuk program-program studi yang harusnya diisi oleh lebih sedikit mahasiswa.

Biaya kuliah yang harus dibayar orangtua mahasiswa pun menjadi jauh lebih mahal. Tentu saja ada kelas ekonomi yang tidak memasalahkan soal biaya yang mahal. Misalnya tak masalah masuk Fakultas Kedokteran UGM dengan tes murni dengan biaya masuk sebesar Rp 20 juta. Orangtua yang bisa memberi sumbangan sebesar Rp 150 juta pun bisa menyekolahkan anaknya di FK-UGM, karena anak tersebut berjasa mensubsidi kawan-kawannya yang lain yang lebih miskin. Biaya kuliah di FK memang mahal. Tapi, ketika negara tidak menyediakan ongkos, tak akan pernah lagi anak PNS rendahan, apalagi tukang becak, bisa jadi dokter.

Dengan gerak agresif perguruan tinggi negeri, maka Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Yogya juga tidak tinggal diam. Mereka serius untuk bisa bertahan. Selama bertahun-tahun, mereka melengkapi diri dengan membangun fasilitas seperti gedung-gedung megah, serta menyekolahkan para dosennya hingga bergelar doktor. Kini beberapa PTS besar di Yogya membuka program S-2 dan S-3 sendiri. Bagaimana PTS kecil yang yang hanya punya program S-1, dan biasanya menerima mahasiswa yang sebelumnya, tidak lolos seleksi UGM atau PTS besar? Mereka dibiarkan mati tanpa pertolongan.

Saat ini kekurangan mahasiswa hingga 50 persen adalah kecenderungan umum yang dialami sebagian besar PTS di Yogya. Sudah banyak program studi PTS tutup. Salah seorang pengelola PTS mengatakan, turunnya mahasiswa adalah kecenderungan umum. Para orangtua dari luar Yogya, juga dari luar Jawa, kini tidak lagi menjadikan Yogya tujuan kuliah utama, karena sudah ada kampus di kampung sendiri. Tetapi, UGM yang membuka kelas baru dalam jumlah terlalu banyak, memang merupakan ancaman nyata bagi kematian PTS.

Yogyakarta adalah kota Propinsi yang dibangun dengan basis industri pendidikan. Ciri ekonomi propinsi ini, khas. Ada perguruan tinggi, datang mahasiswa, munculah rumah kos, usaha makanan, belanja mahasiswa dan keluarganya. Dan begitulah ekonomi bergulir. Pola Yogyakarta ini relatif aman dari konflik, karena industri pendidikan yang dibangun menyertakan semua pihak mendapatkan bagian ekonominya masing-masing. Tapi, globalisasi, dengan menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan murni, akan menyebabkan pola itu akan hancur. Dominasi Universitas Negeri yang berlebih, dalam hal ini UGM bersama Universitas Neger Yogyakarta (Eks IKIP Yogya) dan Universitas Islam Negeri (Eks IAIN) yang membuka kelas besar tidak hanya megancam matinya PTS-PTS. Tetapi juga menyebabkan persebaran ruang ekonomi akan lebih terbatas. Itulah dampak globalisasi langsung bagi industri pendidikan di Yogyakarta.

Presiden Yudoyono beberapa kali meminta bangsa Indonesia menerima globalisasi sebagai fakta dan rakyat Indonesia harus siap menerima dampak buruk selain baiknya. Persoalan ternyata tidak sesederhana itu. Di UGM yang kaya intelektual saja, persoalan kesiapan dalam menghadapi globalisasi di dunia pendidikan ternyata tidak bisa cepat dilakukan karena pokok persoalan bagaimana gaji bisa cukup untuk hidup, tidak dijamin negara. Tentu ada kelompok dosen atau Fakultas yang gemuk oleh sumber dana. Ada dosen yang bisa jadi menteri atau staf menteri, konsultan, maupun nyambi jadi pengusaha yang hidup sejahtera. Tapi, mereka adalah kelompok minoritas di kampus. Selebihnya yang sebagian besar adalah dosen yang mengabidikan diri untuk ilmu, dan pada dasarnya ingin mengandalkan hidup dari gaji, agar bisa konsentrasi pada ilmu.

Penataan di tingkat intrernal UGM agar bisa mensejahterakan warganya, memang penting dan menjadi keharusan yang tak bisa dihindari. Tapi, membiarkan persoalan ekonomi mereka yang bekerja di dunia pendidikan tidak terpecahkan, sama saja dengan menghancurkan dunia pendidikan, dengan meninggalkan rakyat kurang terdidik dalam jangka panjang. *****

GEMPA YOGYA SEBAGAI LABORATORIUM SOSIAL

Posted in Social on Juni 21, 2006 by mfaried

Oleh : Moch. Faried Cahyono *)

Dimuat Koran TEMPO awal Juni 2006 dengan sedikit edit

Gempa bumi berkekuatan 5,9 SR (data USGS menilai gempa berkekuaan 6,2 SR) pada pagi pukul 05.55Wib, 27 Mei lalu, benar-benar mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Di Yogya, segala persiapan atas bencana dilakukan bukan untuk mengantisipasi gempa tektonik, tapi atas kemungkinan tejadinya bencana gunung Merapi. Penulis yang bertempat tinggal di daerah aman Sleman, semula mengira gempa terjadi akibat Merapi meletus. Kebetulan, hanya beberapa menit sesudah gempa, Merapi mengeluarkan awan panas besar ke angkasa. Jaringan listrik dan telepon yang putus, tidak memungkinkan penulis segera tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Sembari melihat ke arah puncak Merapi, kami hanya mengeluh, “Ya Allah, jika yang di sini sudah begini menakutkan, bagaimana yang ada di puncak Merapi?,” Beberapa warga memandang Merapi dengan tetes air mata.

 

Bayangan bahwa di puncak Merapi terjadi letusan besar, sebagaimana salah satu teori menyebut hilangnya sepertiga puncak gunung Merapi akibat letusan pada jaman akhir Kerajaan Mataram Kuno di Jawa, menghantui benak kami. Tapi, segera saja, ketika ada kesempatan keluar ke jalanan kami segera bertemu dengan suasana gempar ketakutan dari warga yang berusaha mengungsi. Jerit tangis anak-anak sekolah yang dipaksa pulang oleh guru-gurunya, berbaur dengan orang-orang yang mengungsi kearah utara. Anak-anak itu betul-betul dalam bahaya di jalan dengan tidak pedulinya para pengendara kendaraan bermotor roda empat, dan terutama roda dua. “Air sudah sampai Malioboro,” teriak seorang pengendara sepeda motor yang kalut. Seorang bapak yang tua di Yogya utara dalam bingung berujar, “Mengungsi ke utara? Bagaimana kalau Merapi meletus?”.

 

Di Yogya utara, dimana tidak banyak korban gempa, isyu Tsunami baru reda setelah rasionalitas orang bisa dikembalikan sekitar 2 jam kemudian. Diataranya melalui informasi radio swasta maupun pemerintah, yang mulai berjalan karena listrik menyala. Di awal kejadian sedikit banyak radio pemerintah dan suasta sedikit memberi sumbangan pada tereskalasinya situasi panik. Tapi kemudian mereka berhasil mengarahkan kesadaran pendengar bahwa Tsunami tak ada, dengan masuknya para narasumber dari daerah pantai selatan. Seorang pendengar dalam siaran langsung sempat marah pada penyiar radio pemerintah, agar jangan mengambil narasumber yang membuat situasi makin kacau. Sementara seorang bapak dengan sisa suara ketakutan menyampaikan penyesalannya, “Mengapa aparat pemerintah, baik sipil polisi maupun militer, tidak ada yang nongol menenangkan warga pada situasi kacau itu,”.

 

Gempa Yogyakarta barangkali bisa menjadi laboratorium social yang penting, jika kita menengok catatan inventarisasi beberapa masalah yang muncul pada minggu pertama pasca gempa, dan mensikapinya dengan jernih.

 

Pertama soal banyaknya korban dan kurang serta tidak meratanya bantuan. Memang Presiden SBY sudah melakukan kunjungan di beberapa tempat, dan menjanjikan bantuan. Tapi, pernyataan presiden itu itu tidak segera diikuti dengan bantuan yang datang secara cepat pada sebagian besar warga yang jadi korban.

Bantuan dari berbagai pihak memang datang, masih begitu banyak lokasi tidak terjangkau sama sekali tangan penderma. Data statistik wilayah korban bencana yang begitu penting ternyata tak cukup tersedia secara cepat, dan akibatnya kematian bertambah secara cepat. Seorang aktivis yang rumahnya rata tanah mengatakan, “Pada situasi ini saya benar-benar sadar, Negara memang tidak ada,”.

 

Situasi memang buruk. Seorang relawan yang kami tugaskan menyalurkan bantuan di bagian “dalam” wilayah gempa menyampaikan kekhawatirannya soal kemungkinan bantuan tak sampai ke tujuan karena dijarah di perjalanan oleh orang-orang yang juga membutuhkan. Penjarahan bantuan yang datang, juga tanki minyak tanah pertamina yang lewat, tentu saja masih dalam tahap “wajar” berhubung mereka harus melakukan dengan terpaksa, tapi dari pantauan kami, kini para penjarah profesional dari luar Yogya sudah mulai berdatangan. Roda harus dilakukan warga di berbagai wilayah korban agar harta tersisa seperti sepeda motor, perhiasan, barang elektronika dan ternak tidak hilang.

 

Kedua, ketika bantuan datang dari luar Yogya, tak tersedia informasi cukup mengenai apa yang seharusnya diberikan dan bagaimana cara memberikan bantuan. Menurut salah satu petugas kesehatan yang kami wawancarai, kebutuhan obat-obatan yang harus tersedia dan habis di Yogyakarta adalah: analgesic, antipiretik, obat diare (korban kehujanan di ruang terbuka), cairan infus, antibiotic dan narkose. Selain itu selimut untuk melawan dingin di udara luar dan pembalut wanita menjadi barang langka. Para relawan dari berbagai kota yang datang ke lokasi bencana hanya ingin main praktis saja, dengan membawa uang sementara belanja barang dilakukan di Yogya. Terjadilah main borong atgas beras dan kebutuhan pokok lain. Toko-toko menjadi kosong atau langka, bahkan untuk orang Yogya bukan korban. Susu dan makanan bayi merupakan barang paling langka di temui, sementara bayi-bayi dalam bahaya. Main borong barang di Yogya atas kebutuhan pokok dan kebutuhan lain menyebabkan penderitaan tambahan bagi warga Yogya.Seyogyanyalah para pemberi bantuan membawa barang-barang kebutuhan pokok dari daerah masing-masing, atau berbelanja dari luar kota Yogya yang tidak terkena bencana.

 

Ketiga, menyangkut kerja para relawan yang tidak terencana baik dan tidak terkoordinasi. Sebagian terbesar mereka datang dengan cara yang sama, membawa barang yang sama, seperti sembako, obat dan pakaian dan membantu siapa saja yang ditemui di tempat paling mudah dan mungkin. Dengan cara itu, bantuan tidak merata dan tidak jelas arahnya. Berkaitan dengan para relawan, seorang pakar manajemen yang sempat mengamati menyarankan, harusnya relawan memilih dengan tegas, apakah: a) akan fokus pada perhatian pada wilayah tertentu di area sempit misalnya (1-2 kampung), atau b) memilih melayani area luas, tapi dengan jenis bantuan barang yang khusus. Pilihan a) memberi kemungkinan yang amat baik dan fokus untuk tuntasnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah sempit tersebut. Pilihan b) dimana relawan mengkhususkan diri pada penyediaan jenis barang tertentu saja, misalnya beras saja, selimut saja, pembalut wanita saja, obat saja. Atau pelayanan pengobatan saja (itupun masih dibagi khusus anak, orangtua, khusus bedah, dll). Baik pilihan a) dan b) mensyarakatkan kebutuhan koordinasi. Koordinasi agar relawan yang beda kelompok, tidak berebut lahan garapan, juga kesediaan berbagai (barter) barang yang dibawa. Koordinasi juga mestinya dilakukan di tingkat wilayah, kecamatan, desa atau dusun, hingga pelayanan bisa lebih baik.

 

Catatan keempat soal bagaimana kerja birokrasi sipil, militer dan kepolisian kita. Ketika pihak itu dikeluhkan oleh warga masyarakat. Dalam soal penyaluran bantuan, berbagai pihak mengeluhkan ketidakefisienan birokrasi, tentara dan polisi. Gubernur DIY, Sultan HB X, dalam wawancara dengan salah satu Teve Swasta mengakui secara jujur, bahka Pemda tidak siap dan tidak paham bagaimana menghadapi bencana gempa seperti ini, dan berkali-kali mohon maaf pada warga yang menjadi korban. Saya sendiri berpendapat, ketiga pihak itu sudah bekerja keras sebagaimana mereka lakukan di Aceh. Kalau kemudian hasil kerja mereka tidak memuaskan, sebagaimana nampak di Aceh, paling tidak dalam minggu pertama pasca gempa, kesalahan tidak disebabkan oleh orang per orang atau kelompok orang di birokrasi, tentara dan polisi kita. Tapi, lebih pada desain intelektual birokrasi sipil, militer dan polisi kita yang memang tidak cocok lagi dengan kebutuhan kekinian.

Sebagaimana dipahami, di jaman Orde Baru, birokrasi sipil pemerintahan Indonesia bersama militer dan polisi didesain sebagai lembaga pendukung kekuasaan. Mereka dijadikan alat memobilisasi massa saat pemilu, dan pada tahap tertentu digunakan untuk mengawasi dan menakuti rakyat. Mereka sudah terbukti tidak bisa menghentikan kerusuhan pasca penurunan Suharto. Dan kini terbukti kembali tidak efisien dalam melayani rakyat yang tertimpa bencana. Karena itu dibutuhkan peran pihak lain, yang berfungsi sebagaimana aparat pemerintah seharusnya, atau memberi support, masukan, agar aparat pemerintah mampu menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya.

 

Tentu saja ada langkah jangka panjang untuk perbaikan birokrasi, dengan persiapan segera dilakukukan di luar area pelayanan gempa, yaitu mengubah paradigma birokrasi, militer dan polisi kita, dari paradigma pelayan kekuasaan ke paradigma pelayanan masyarakat. Dalam prakteknya dilaksanakan dengan pendidikan berkurikulum baru dan metode baru di sekolah-sekolah produsen aparat birokrasi, polisi dan militer, seperti STPDN, sekolah militer dan polisi dari tingkat Secapa, Secapa, Akademi hingga Sesko-Sesko. Perubahan paradigma, kurikulum dan metode pengajaran akan menjadikan sekolah-sekolah pemerintah tersebut mampu menghasilkan calon pemimpin yang memang dibutuhkan oleh jaman yang berubah, mendampingi para calon pemimpin sipil produksi lembaga-lembaga non pemerintah seperti partai dan ormas.

 

Kelima, ekonomi di Yogyakarta mungkin lumpuh. Pasar-pasar yang runtuh maupun rusak sebagian terkena gempa, masih kosong oleh pedagang. Harga-harga mulai naik. Perbaikan pasar harus segera dilakukan, dan upaya membujuk pada para pedagang agar mereka kembali berjualan, untuk membantu pemulihan ekonomi propinsi ini, tidak segera dilakukukan. Pasar-pasar yang remuk, seharusnya digantikan dengan fasilitas sementara yang berfungsi sebagai pasar. Lebih jauh, mestinya para kolumnis ekonomi segera menuliskan pikiran soal bagaimana pemulihan ekonomi yang praktis di sebuah wilayah yang mengalami bencana. Pendekatan teori Rasional Expectation (teori harapan rasional), mungkin menjadi salah satu pilihan teori yang amat membantu, namun perlu penjelasan yang sifatnya praktis untuk disampaikan ke para pengambil kebijakan maupun pelaku pasar. Selain para ekonom, peran para ahli sosial, psikolog amat penting untuk, diantaranya kebutuhan trauma healing. Peran arsitek dan insinyur sipil menjadi penting dalam perencanaan rumah yang sehat dan tahan gempa namun murah dengan sumber lokal. Penanganan kesehatan lahir batin para korban yang hidup juga jadi soal penting. Seorang dokter yang pernah bertugas di Aceh menceritakan, apa yang terjadi di Yogya ini, dari segi jumlah orang mati, memang lebih sedikit, tapi dari segi korban yang hidup, jauh lebih banyak dibanding di Aceh. Penanganan korban hidup gempa Yogya ini bukannya lebih ringan dibanding korban mati di Aceh. Karena itu, sejak awal harus dipersiapkan dengan perencanaan yang baik.

 

Catatan keenam, menyangkut isi produk media kita. Media kita, masih berkutat ke soal pemberitaan traumatic. Yang ditonjolkan oleh media elektronik TV maupun cetak, masih berkisar pada soal sedih wajah-wajah korban dan dahsyatnya gempa. Untuk pemberitaan 1-3 hari, tentu saja tak masalah, tapi jika terus terusah pemberitaan seperti itu, maka dampak positifnya relative kecil. Seharusnyalah ruang redaksi digunakan untuk lebih serius merencanakan produk berita yang mengarah pada bagaimana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa seharusnya dilakukan. Diantaranya dengan membandingkan bagaimana sebetulnya negara seperti Jepang, juga Cina, dalam mendesain birokrasi pemerintahan, tentara dan polisinya serta rakyatnya hingga siap menghadapi bencana alam.

 

Gempa bumi di Yogyakarta mudah-mudahan memberi energi yang mencukupi untuk mengingatkan pentingnya perubahan. Dan tidak ada alternatif yang lain yang lebih baik selain itu. *****

Yogyakarta, 29 Mei 2006

 

*) Moch. Faried Cahyono adalah Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.